Di sebuah negeri yang sangat bangga dengan keteraturan administrasinya, bahkan hal-hal yang tidak kasat mata pun diberi nomor registrasi. Angin punya formulir pergerakan musiman, hujan memiliki izin turun sementara, dan doa yang dahulu dianggap urusan antara manusia dan langit, kini memiliki stempel resmi dari kantor pusat spiritualitas nasional.
Di negeri itu berdirilah sebuah lembaga yang bernama Direktorat Harmonisasi Amal Publik, atau yang oleh masyarakat disingkat dengan penuh hormat sekaligus kelelahan sebagai DHAP. Lembaga ini lahir dari semangat besar negara untuk menata segala hal agar lebih tertib. Jika jalan raya perlu marka, dan pasar perlu karcis retribusi, maka ibadah sosial juga, menurut para perancang kebijakan, memerlukan regulasi yang rapi.
Awalnya ide ini terdengar mulia. Para pejabat mengatakan bahwa tujuan utama lembaga tersebut adalah memastikan bahwa amal masyarakat benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Tidak ada lagi cerita sumbangan hilang di tengah jalan, tidak ada lagi zakat yang tercecer tanpa laporan tahunan.
Namun seperti banyak lembaga yang lahir dari niat baik dan kemudian dibesarkan oleh birokrasi, DHAP berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks daripada sekadar pengelola amal.
Setiap tahun, peraturan baru diterbitkan.
Setiap bulan, pedoman teknis diperbarui.
Setiap minggu, ada seminar nasional tentang optimalisasi spiritual berbasis administrasi.
Di sebuah kantor yang penuh lemari arsip dan aroma kertas karbon, para pegawai negeri sibuk menafsirkan teks-teks lama dengan bantuan tabel Excel.
“Kalau kita lihat di sini,” kata seorang analis kebijakan sambil menunjuk layar proyektor, “interpretasi klasik menyebutkan sekian persen. Tetapi berdasarkan kebutuhan fiskal nasional dan proyeksi kesejahteraan berbasis data, mungkin kita bisa menyesuaikannya.”
Para hadirin mengangguk.
Bukan karena mereka semua setuju, melainkan karena ruangan itu penuh dengan orang yang kariernya bergantung pada kemampuan untuk mengangguk dengan penuh keyakinan.
Di sudut ruangan, seorang pegawai muda yang baru lulus universitas masih mencoba memahami bagaimana sebuah kewajiban spiritual yang berusia ribuan tahun kini dibahas menggunakan grafik batang berwarna biru dan merah.
“Apakah ini… masih sama dengan yang diajarkan kitab?” ia bertanya pelan kepada seniornya.
Seniornya tersenyum bijak, seperti seseorang yang telah lama berdamai dengan absurditas dunia.
“Di sini,” katanya, “kita tidak mengubah ajaran. Kita hanya mengharmonisasikan.”
Kata “harmonisasi” adalah kata favorit lembaga itu.
Jika ada perbedaan antara teks lama dan kebijakan baru, itu disebut harmonisasi.
Jika ada kritik dari masyarakat, itu disebut proses harmonisasi sosial.
Jika ada kebingungan di lapangan, itu disebut dinamika harmonisasi implementatif.
Kata tersebut begitu sering dipakai sehingga pada suatu titik tidak ada lagi yang benar-benar tahu apa artinya.
Suatu hari seorang warga bernama Karim datang ke kantor cabang DHAP di kotanya. Ia membawa niat sederhana: menunaikan kewajiban yang selama ini diajarkan oleh orang tuanya.
Namun sebelum sampai ke loket, ia harus melewati tiga meja.
Di meja pertama, seorang petugas memeriksa identitas.
“Apakah Anda sudah memiliki Nomor Induk Amal?”
Karim menggeleng.
Petugas itu menghela napas dengan sabar profesional.
“Silakan isi formulir ini dulu. Tanpa nomor itu, sistem kami tidak bisa mencatat transaksi spiritual Anda.”
Di meja kedua, seorang petugas lain menjelaskan bahwa ada beberapa kategori kontribusi yang telah diperbarui sesuai dengan Peraturan Harmonisasi Amal Nomor 47 Tahun ini.
“Ini demi efisiensi distribusi,” katanya dengan nada bangga.
Karim mencoba membaca brosur yang diberikan. Di dalamnya ada banyak istilah baru: indeks keseimbangan sosial, rasio kebermanfaatan nasional, dan matriks optimalisasi spiritual.
Ia mulai merasa seperti sedang mengurus pajak, bukan ibadah.
Di meja ketiga, seorang pegawai memintanya memilih program.
“Ada program zakat reguler, zakat strategis, zakat prioritas nasional, dan zakat transformasi ekonomi.”
Karim berkedip beberapa kali.
“Yang… biasa saja ada?”
Pegawai itu tersenyum.
“Yang biasa sudah kami tingkatkan menjadi luar biasa.”
Di kantor pusat DHAP, para pejabat sedang merancang kebijakan baru lagi.
Mereka duduk di ruang rapat dengan meja panjang yang mengkilap, dikelilingi layar presentasi dan grafik pertumbuhan.
Seorang direktur menjelaskan dengan penuh semangat bahwa lembaga mereka telah berhasil meningkatkan pendapatan amal nasional sebesar sekian persen.
“Ini bukti bahwa pendekatan administratif modern sangat efektif,” katanya.
Seseorang di ujung meja bertanya dengan hati-hati.
“Tapi apakah masyarakat merasa lebih mudah beramal sekarang?”
Ruangan menjadi sunyi sejenak.
Kemudian seseorang menjawab dengan diplomatis.
“Perasaan masyarakat adalah indikator yang kompleks.”
Semua orang mencatat kalimat itu, karena terdengar seperti sesuatu yang bisa dimasukkan ke laporan tahunan.
Di luar gedung megah itu, masyarakat menjalani kehidupan mereka seperti biasa.
Ada yang masih memberikan bantuan langsung kepada tetangga.
Ada yang diam-diam menyisihkan sebagian penghasilan tanpa mengisi formulir apa pun.
Ada yang datang ke kantor DHAP dengan kebingungan, lalu pulang dengan setumpuk brosur.
Dan ada juga yang mulai bertanya-tanya.
Apakah ibadah yang dulu terasa sederhana kini harus melewati begitu banyak meja?
Apakah niat yang dahulu hanya perlu hati kini memerlukan nomor registrasi?
Namun di dalam birokrasi, pertanyaan semacam itu sering kali dianggap sebagai bagian dari proses harmonisasi.
Seorang pejabat senior pernah berkata dalam sebuah konferensi pers bahwa spiritualitas modern memerlukan sistem.
“Tanpa sistem,” katanya, “kita tidak bisa memastikan akuntabilitas.”
Kalimat itu dikutip di banyak media.
Tidak ada yang menyadari ironi kecil di dalamnya: bahwa sesuatu yang selama berabad-abad hidup di hati manusia kini harus dibuktikan dengan laporan triwulanan.
Suatu sore, pegawai muda yang dulu bertanya tentang kitab itu duduk sendirian di kantin kantor.
Ia melihat tumpukan dokumen di meja: peraturan baru, pedoman teknis baru, formulir baru.
Ia teringat cerita kakeknya tentang masa ketika orang-orang hanya datang kepada yang membutuhkan dan memberi dengan tangan mereka sendiri.
Tidak ada kode transaksi.
Tidak ada nomor registrasi.
Hanya niat.
Ia menatap gedung kantor yang megah itu dan bertanya dalam hati, apakah semua harmonisasi ini benar-benar membuat sesuatu menjadi lebih selaras.
Atau justru membuatnya semakin jauh.
Namun pertanyaan seperti itu jarang masuk ke dalam laporan resmi.
Karena laporan resmi selalu penuh dengan angka yang naik, grafik yang menanjak, dan kata-kata besar seperti optimalisasi dan transformasi.
Di halaman terakhir laporan tahunan DHAP, ada sebuah kalimat yang ditulis dengan huruf tebal:
“Spiritualitas yang tertib adalah spiritualitas yang terukur.”
Tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang pertama kali menulis kalimat itu.
Tetapi semua orang di lembaga itu mengutipnya dengan penuh kebanggaan.
Sementara di luar gedung, seorang anak kecil melihat ibunya memberikan sebagian makanan kepada tetangga yang sedang kesulitan.
Tidak ada formulir.
Tidak ada stempel.
Tidak ada grafik.
Hanya dua orang manusia yang saling memahami.
Dan mungkin, jika langit benar-benar memperhatikan, itulah laporan yang paling sederhana sekaligus paling sulit untuk dimasukkan ke dalam sistem apa pun.
0 Komentar