Kalau kita bertanya apakah program Makan Bergizi Gratis benar-benar “membuat makanan” atau cuma “merepackage”, kita sebenarnya sedang bertanya tentang sesuatu yang lebih besar daripada nasi, ayam, telur, dan sayur. Kita sedang bertanya tentang watak negara ketika bertemu dapur. Sebab begitu negara masuk ke urusan panci, kompor, rantang, sendok sayur, standar kalori, kandungan protein, sertifikat higienitas, biaya operasional, dan tentu saja spanduk peresmian, dapur tidak lagi menjadi dapur. Dapur berubah menjadi ideologi. Ia menjadi panggung tempat negara mendemonstrasikan kasih sayang administratifnya, lengkap dengan dokumen, juknis, tim koordinasi, skema pembiayaan, rantai kerja profesional, dan tentu saja sebuah kosa kata ajaib yang selalu muncul ketika kebijakan besar sedang mencoba terlihat rapi: tata kelola. Dalam kasus MBG, negara tidak hanya ingin memberi makan. Negara ingin memberi makan sambil terlihat modern, terukur, terstruktur, terstandar, dan terpublikasi. BGN sendiri menegaskan bahwa MBG dijalankan melalui SPPG atau dapur layanan dengan rantai kerja profesional yang melibatkan ahli gizi, chef, dan distribusi yang terdokumentasi; bahkan daftar SPPG operasional dipublikasikan secara terbuka dan pada 9 Maret 2026 tercatat lebih dari 24 ribu unit operasional. Di saat yang sama, pemerintah melalui PIP juga mendorong pembiayaan pembangunan dan pengelolaan SPPG lewat skema yang melibatkan UMKM, yayasan, dan lembaga penyalur, sementara Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG juga dibentuk lewat Keppres 28 Tahun 2025. Artinya, secara desain resmi, MBG memang bukan konsep “tinggal beli kotak lalu tempel logo”, melainkan sebuah sistem produksi-distribusi pangan yang diinstitusikan.
Tetapi di republik ini, niat resmi dan kenyataan lapangan sering memiliki hubungan seperti brosur apartemen dengan unit yang sudah jadi: secara konsep mewah, secara realitas kadang pipa bocor. Maka pertanyaan “membuat makanan atau merepackage?” terasa sah, bahkan terasa wajib. Sebab publik melihat hal yang sederhana: kalau negara sudah bikin bangunan, bikin dapur, bikin struktur pengelola, bikin jaringan distribusi, bikin skema pembiayaan, bikin juknis, dan bahkan ada tambahan biaya operasional dapur, lalu kenapa masih muncul kesan bahwa negara hanya memindahkan makanan dari satu kotak ke kotak lain sambil menambahkan lapisan birokrasi dan upacara? Pertanyaan itu tidak lahir dari sinisme kosong, melainkan dari logika dapur rumahan. Seorang ibu di kampung tahu persis beda antara masak dan bungkus ulang. Masak itu ada proses: belanja, memilih bahan, mencuci, memotong, meracik, menumis, mencicip, memperbaiki rasa, memastikan matang, lalu menyajikan. Merepackage itu jauh lebih sederhana: sesuatu sudah jadi, lalu dikemas supaya tampak baru, resmi, dan pantas difoto. Di situlah keresahan publik muncul. MBG ini sebenarnya proyek nutrisi, proyek logistik, proyek infrastruktur, proyek citra, atau proyek pengemasan makna?
Secara resmi, negara tentu akan menjawab dengan gaya yang khidmat: ini proyek peradaban. Anak-anak harus mendapat makanan bergizi. Ibu hamil harus dibantu. Stunting harus dilawan. Masa depan bangsa dimulai dari piring makan. Dan semua itu betul. Sulit membantah niat yang dibungkus oleh kata “gizi”, apalagi ketika lawannya adalah “kurang gizi”. Di hadapan diksi seperti itu, kritik selalu berisiko dicap kejam, seolah-olah siapa pun yang mempertanyakan mekanismenya otomatis memusuhi anak sekolah. Padahal justru karena program ini mulia, pertanyaannya harus lebih galak. Sebab program mulia yang dibangun dengan mekanisme salah akan berubah menjadi kemuliaan seremonial. Ia terdengar suci di podium, tetapi di lapangan berpotensi menjadi rutinitas proyek. Di titik itu, negara tidak lagi memasak masa depan, melainkan mengemas ulang belas kasih menjadi administrasi.
Satire dimulai ketika negara mengundang kita percaya bahwa dapur bisa menjadi simbol kemajuan nasional hanya dengan menambah akronim. Dapur, ketika masuk ke dalam negara, tidak lagi disebut dapur. Ia menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nama itu terdengar seperti gabungan antara laboratorium, kantor statistik, dan gudang logistik yang kebetulan punya wajan. Kita seolah diminta percaya bahwa nasi akan terasa lebih bergizi bila diproduksi di tempat dengan nama yang cukup panjang. Mungkin benar, mungkin juga tidak. Tetapi jelas sekali bahwa republik kita punya bakat lama: mengubah sesuatu yang akrab menjadi sesuatu yang formal, lalu berharap formalitas itu sendiri menghasilkan mutu. Warung menjadi sentra. Tukang masak menjadi mitra. Dapur menjadi unit layanan. Problem pangan menjadi ekosistem. Rantang menjadi output. Dan anak yang lapar menjadi “penerima manfaat”. Bahasa kebijakan selalu punya kemampuan ajaib untuk membuat sesuatu yang sederhana tampak berat dan karena itu tampak penting.
Namun bahasa tidak selalu sejalan dengan lauk. Ketika BGN menekankan standar rantai kerja profesional dan dokumentasi, publik melihat sebuah dunia yang sangat rasional: ada ahli gizi, ada chef, ada standar higienitas, ada transparansi, bahkan ada tuntutan agar SPPG menginformasikan menu, kandungan gizi, dan harga agar masyarakat bisa memantau. Itu bagus sebagai arsitektur kepercayaan. Tetapi ketika pada saat yang sama muncul laporan pelanggaran juknis di puluhan dapur, permintaan pengawasan kepala daerah, suspensi unit-unit yang belum memenuhi standar sanitasi, dan polemik soal mutu atau takaran gizi, publik membaca pesan lain: sistemnya masih jauh dari mapan, dan yang mapan justru narasi tentang kemapannya. Dengan kata lain, negara sedang memasak sambil mengiklankan bahwa masakannya sudah matang, padahal kompornya sendiri belum sepenuhnya stabil.
Di sinilah tuduhan “merepackage” menemukan sasarannya. Bukan semata-mata karena makanan itu dibungkus, melainkan karena keseluruhan program berisiko menjadi pengemasan ulang terhadap sesuatu yang sejak dulu sudah dikenal masyarakat: memberi makan anak sekolah. Indonesia tentu tidak baru menemukan konsep makan siang, sama seperti petani tidak baru kemarin mengenal sawah. Yang baru adalah skala politisnya, label kebangsaannya, dan mesin kelembagaannya. Sesuatu yang di level keluarga, sekolah, pesantren, kantin, koperasi, dan komunitas selama ini berlangsung dengan berbagai bentuk, kini dipusatkan, distandarkan, diberi infrastruktur, lalu dipasarkan sebagai lompatan besar. Tidak salah. Negara memang punya kapasitas memperluas hal baik. Masalahnya muncul ketika pembesaran kelembagaan tidak menambah mutu setara dengan penambahan biaya dan kerumitan. Kalau sebelumnya makanan bisa disediakan dekat sekolah dengan jaringan lokal, lalu sekarang harus melewati unit, yayasan, mitra, standar, verifikasi, pembiayaan pembangunan, biaya operasional, pengawasan, akun media sosial, dan mekanisme koordinasi, masyarakat tentu berhak bertanya: yang ditambah itu gizinya, atau hanya panjang rantai administrasinya?
Negara modern punya kecenderungan aneh: ia sering menyamakan keseriusan dengan banyaknya lapisan. Makin banyak meja yang harus dilalui, makin terlihat serius. Makin banyak singkatan, makin terasa akuntabel. Makin banyak bangunan baru, makin tampak bekerja. Maka lahirlah paradoks yang sangat Indonesia: untuk memastikan makanan sampai ke anak dengan cepat, kita menciptakan sistem yang begitu besar sampai makanan harus menunggu dulu agar semua struktur yang mengelilinginya terlihat perlu. Anak lapar butuh nasi hari ini; negara hadir dengan gedung, skema pembiayaan, target operasional ribuan unit, alur verifikasi berhari-hari, dan sebuah kosmologi kelembagaan yang menjelaskan siapa mengelola apa. Lalu publik yang terlalu sederhana ini bertanya dengan nada kurang sopan: maaf, ini lauk untuk dimakan atau untuk dipresentasikan?
Memang tidak adil menyebut seluruh MBG sekadar repackaging. Fakta menunjukkan pemerintah sungguh membangun ekosistem fisik dan kelembagaan. PIP secara terbuka menyatakan pembiayaan pembangunan SPPG diarahkan agar UMKM lokal bisa membangun dan mengelola fasilitas MBG, dan BGN juga mempublikasikan akselerasi serta jumlah SPPG operasional. Jadi ada pembangunan nyata, ada investasi nyata, ada struktur nyata. Namun justru karena ada semua “yang nyata” itu, pertanyaan satire menjadi lebih tajam: bila seluruh mesin itu sudah dibangun, mengapa persepsi publik tentang “cuma bungkus ulang” masih hidup? Jawabannya mungkin karena dalam praktik distribusi makanan berskala besar, yang dilihat anak bukan proses kelembagaannya, melainkan kotak yang datang. Yang diingat orang tua bukan rantai profesionalnya, melainkan apakah makanan itu segar, layak, cukup, dan masuk akal nilainya. Yang dinilai publik bukan keindahan diagram tata kelola, melainkan selisih antara biaya yang dibelanjakan dengan kualitas yang diterima. Ketika persepsi itu tidak nyambung, negara tampak seperti restoran yang menghabiskan biaya miliaran untuk desain dapur terbuka, tetapi pelanggan tetap pulang sambil berkata, “rasanya seperti katering biasa.”
Dan di sinilah “uang dapur” menjadi tokoh sampingan yang justru mencuri panggung. Kata-kata seperti ini punya daya ledak besar karena terasa sangat dekat dengan pengalaman rakyat. Uang dapur adalah istilah domestik. Ia membangkitkan bayangan tentang kebutuhan sehari-hari, tentang ibu rumah tangga yang harus menyiasati harga cabai, minyak, beras, telur, dan gas. Begitu negara memakai logika “uang dapur” dalam sebuah program nasional yang sudah punya dapur, bangunan, skema pembiayaan, dan mitra, rakyat spontan memakai nalar rumah tangga: “Kalau dapurnya sudah ada, bangunannya sudah ada, lalu masih ada uang dapur lagi, sebenarnya yang belum ada itu apa? Apinya? Garamnya? Atau akalnya?” Tentu secara administratif biaya operasional adalah hal wajar. Bangunan tidak otomatis memasak. Dapur tanpa ongkos operasional cuma menjadi monumen stainless steel. Tetapi dalam politik persepsi, biaya operasional sering terdengar seperti pengakuan diam-diam bahwa infrastruktur tidak pernah cukup, dan setiap sistem besar akan selalu menuntut biaya tambahan agar tetap bergerak. Negara ingin dipuji karena membangun dapur, tetapi publik mengingatkan bahwa dapur bukan museum; ia harus hidup setiap hari, dan hidup setiap hari selalu berarti biaya yang sering kali lebih menentukan daripada seremoni pembangunan awal.
Satire terbaik bukan mengatakan negara jahat. Satire terbaik mengatakan negara terlalu jatuh cinta pada penampilan kebajikannya sendiri. MBG tampak seperti contoh klasik dari negara yang ingin sekaligus menjadi ibu, insinyur, auditor, chef, ahli gizi, kontraktor, dan humas. Ia ingin menanak nasi sambil memetakan dampak, menumis sayur sambil menjaga citra, merebus telur sambil membangun ekosistem ekonomi lokal, dan mengantar makan siang sambil menyusun narasi generasi emas. Ambisinya megah. Saking megahnya, sebuah piring makan anak sekolah dipaksa memikul beban simbolik yang luar biasa besar. Piring itu tidak lagi hanya berisi makanan. Ia berisi janji kampanye, reputasi pemerintah, target pembangunan manusia, perdebatan anggaran, harapan UMKM, peluang proyek, kekhawatiran korupsi, sampai perebutan makna tentang apa itu negara yang peduli.
Kalau begitu, apakah MBG membuat makanan? Tentu, dalam banyak tempat iya. Secara sistem ia memang dirancang untuk produksi makanan. Ada dapur, ada tenaga, ada standar, ada distribusi. Tetapi pertanyaan yang lebih jujur bukan “apakah ada makanan yang dibuat”, melainkan “siapa yang paling banyak dimasak oleh program ini: makanan, atau persepsi publik?” Sebab dalam kebijakan besar, sering kali yang paling rajin dimasak justru citranya. Foto kunjungan ke dapur, angka target SPPG, narasi transparansi, seruan pengawasan, publikasi standar, dan klaim profesionalisme semuanya adalah lauk komunikasi yang terus dihidangkan ke ruang publik. Publik disuguhi bukti bahwa negara bekerja. Tetapi publik juga punya lidah politik. Ia bisa membedakan antara masakan yang memang matang dan plating yang dibuat terlalu meyakinkan.
Ada sisi lain yang lebih menggelitik. Program ini sejak awal dimaksudkan juga untuk menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat rantai pasok domestik. Secara teori ini indah. Dapur-dapur MBG bisa jadi pasar bagi petani, peternak, dan UMKM. Bahkan PIP menempatkan UMKM sebagai ujung tombak penyedia fasilitas MBG. Tetapi setiap kali negara menjadikan “pemberdayaan” sebagai bagian dari desain proyek besar, setan kecil birokrasi selalu bangun dari tidurnya. Ia bertanya: siapa yang paling mampu masuk ke sistem? Pelaku lokal yang benar-benar memasak, atau pihak yang paling piawai memenuhi syarat, membentuk yayasan, membangun jejaring, dan menguasai bahasa proposal? Di titik ini satire menjadi getir. Program yang diklaim untuk rakyat bisa berubah menjadi kompetisi antarorang yang paling lihai membaca struktur. Yang ahli memasak kalah oleh yang ahli mengurus berkas. Yang paham kebutuhan anak kalah oleh yang paham kebutuhan verifikator. Maka negara pun terseret ke ritus lama: bukan siapa yang paling bisa memberi makan, melainkan siapa yang paling bisa terlihat memenuhi skema.
Ketika itu terjadi, repackaging bukan lagi soal makanan, melainkan soal peran sosial. Tukang masak direpackage menjadi mitra. Pelaku lokal direpackage menjadi ekosistem. Kegiatan memasak direpackage menjadi implementasi program prioritas nasional. Bahkan kritik rakyat pun direpackage menjadi “masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan”. Segalanya dibungkus ulang agar pas dengan bahasa kekuasaan. Dan kita tahu, di negeri ini pembungkusan kadang lebih canggih daripada isi. Proposal bisa lebih sehat daripada makanan. Presentasi bisa lebih matang daripada ayam. Kata “bergizi” bisa terdengar sangat meyakinkan bahkan ketika publik masih bertanya-tanya tentang nilai riil per porsi.
Lalu muncul pertanyaan yang paling politis: apakah MBG ini soal memberi makan, atau soal mempertontonkan kehadiran negara? Jawaban paling jujur mungkin: dua-duanya. Tidak perlu munafik. Semua program besar selalu punya dua fungsi, fungsi material dan fungsi simbolik. Fungsi materialnya jelas, memberi makanan. Fungsi simboliknya juga jelas, memperlihatkan bahwa pemerintah hadir sampai ke meja makan anak sekolah. Masalahnya bukan adanya fungsi simbolik. Masalahnya adalah ketika fungsi simbolik tumbuh lebih cepat daripada fungsi material. Ketika negara lebih sigap meresmikan dapur daripada menjamin mutu konsisten. Ketika lebih mudah menghitung jumlah unit daripada mengukur kepuasan dan keamanan makanan. Ketika lebih rajin menerbitkan narasi profesionalisme daripada mengakui bahwa sistem lapangan masih rapuh. Ketika kritik terhadap kualitas dibalas dengan defensif komunikasi, bukannya evaluasi mendalam. Di titik itu, MBG bisa berubah dari program gizi menjadi teater administrasi yang kebetulan menyediakan makan.
Apakah ini berarti programnya harus ditolak? Tidak sesederhana itu. Menolak gagasan memberi makan anak karena marah pada tata kelolanya sama saja dengan membenci piring karena lauknya kurang garam. Yang harus dikritik adalah kecenderungan negara menganggap bahwa skala besar otomatis berarti solusi besar. Padahal dalam urusan makan, kedekatan, kesegaran, akuntabilitas lokal, dan fleksibilitas sering lebih penting daripada kemegahan sistem. Dapur yang terlalu jauh dari penerima, terlalu panjang rantainya, atau terlalu berat beban simboliknya, akan mudah jatuh ke jebakan standardisasi yang kehilangan rasa. Masakan terbaik justru sering lahir dari pengetahuan sangat lokal: bahan apa yang tersedia, kebiasaan makan setempat, jam distribusi yang realistis, dan relasi sosial yang memungkinkan pengawasan nyata. Negara, sayangnya, sering lebih percaya pada template daripada kebijaksanaan lokal. Ia lebih yakin pada formulir daripada pada ibu-ibu yang tiap hari benar-benar tahu anak mana yang doyan makan, anak mana yang alergi, anak mana yang butuh tambahan.
Satire menjadi semakin keras ketika kita membayangkan bahwa seluruh persoalan ini pada akhirnya berujung pada satu kotak makanan yang sampai ke meja siswa. Betapa tragis dan lucunya republik yang bisa membangun lapisan-lapisan kelembagaan begitu banyak hanya untuk menghasilkan sesuatu yang, dalam ukuran paling konkret, akan dinilai oleh satu pertanyaan sederhana: enak tidak? Layak tidak? Aman tidak? Cukup tidak? Murah tidak? Sampai tidak? Itulah demokrasi lidah. Semua jargon kebijakan akan runtuh di hadapan satu suapan yang hambar. Tak ada pernyataan pers yang bisa mengalahkan fakta tentang nasi yang dingin atau lauk yang tak segar. Dan tak ada infografik yang bisa menghapus memori orang tua jika anaknya sakit setelah makan. Karena itu, laporan pelanggaran juknis, kebutuhan sertifikasi sanitasi, dan desakan pengawasan tidak bisa dianggap gangguan kecil. Itu adalah alarm bahwa piring makan tidak bisa dikelola semata dengan key performance indicator yang indah. Makanan punya konsekuensi biologis yang langsung, lebih jujur daripada pidato.
Saya kira tuduhan “merepackage” juga harus dibaca sebagai kritik terhadap kecenderungan negara mengganti persoalan struktural dengan benda yang mudah difoto. Gizi buruk, kemiskinan, anemia, stunting, dan ketimpangan akses pangan adalah persoalan kompleks. Ia terkait pendapatan keluarga, sanitasi, pendidikan, layanan kesehatan, harga pangan, dan kebiasaan konsumsi. Memberi makanan jelas bisa membantu, bahkan bisa sangat penting. Tetapi ketika satu program dipromosikan seolah-olah ia adalah kapsul penyelamat yang cukup untuk mewakili keseriusan negara, publik yang waras akan curiga. Ini seperti rumah bocor yang diperbaiki dengan payung berlogo nasional. Berguna? Mungkin. Menyelesaikan akar masalah? Belum tentu. Maka repackaging di sini berarti membungkus persoalan struktural menjadi paket intervensi yang lebih mudah dijual secara politik. Anak diberi makan, lalu negara berharap publik merasa bahwa masa depan telah dimasak. Padahal masa depan tidak cukup direbus dengan nasi satu kali sehari.
Tentu saya tidak sedang mengatakan makanan gratis tidak penting. Saya justru mengatakan ia terlalu penting untuk dikelola dengan logika pencitraan. Bila negara ingin MBG dipercaya sebagai program yang sungguh membuat makanan, bukan sekadar membungkus ulang kepedulian, maka ukuran keberhasilannya harus lebih brutal daripada sekadar jumlah dapur atau jumlah porsi. Ukurannya harus menyentuh pertanyaan tak romantis: berapa biaya riil per porsi sampai ke tangan penerima, bagaimana mutu antarwilayah, siapa pemasok bahan, bagaimana audit kebocoran, bagaimana penanganan insiden, seberapa besar ruang partisipasi sekolah dan komunitas lokal, dan apakah model terpusat ini sungguh lebih baik daripada alternatif yang lebih dekat ke penerima. Transparansi menu dan harga yang kini didorong BGN adalah langkah penting, tetapi transparansi yang paling meyakinkan tetaplah transparansi nilai: berapa banyak uang publik berubah menjadi gizi, dan berapa banyak berubah menjadi lapisan sistem.
Satire juga patut diarahkan ke kita sebagai publik. Kita kadang terlalu cepat terpukau oleh bangunan baru, seragam baru, papan nama baru, dan angka target baru. Kita suka hal-hal yang terlihat seperti kerja, karena kerja yang tak terlihat sulit dijual. Padahal dalam urusan makan, kerja paling penting justru yang tidak glamor: memastikan bahan bagus dibeli dari sumber yang benar, memastikan dapur bersih, memastikan distribusi tepat waktu, memastikan tidak ada yang bermain-main dengan porsi, memastikan anak benar-benar makan, bukan sekadar menerima kotak. Kerja seperti itu tidak banyak menghasilkan foto heroik. Ia menghasilkan hal yang lebih sepi, yaitu kepercayaan. Tetapi kepercayaan justru barang paling mahal dalam program publik. Sekali rusak oleh insiden mutu, klaim profesionalisme akan terdengar seperti slogan katering yang terlalu percaya diri.
Akhirnya, jawaban paling tepat terhadap pertanyaan awal adalah ini: MBG bisa benar-benar membuat makanan, tetapi ia juga sangat rentan menjadi mesin repackaging politik dan birokratik bila pengawasan, mutu, efisiensi, dan akuntabilitas kalah oleh kebutuhan mempertontonkan kebesaran program. Bangun dapur memang bukan hal kecil. Menyediakan biaya operasional juga bukan dosa. Skema pembiayaan, jaringan mitra, dan standar kerja juga punya logika. Tetapi seluruh itu baru layak bila hasil akhirnya betul-betul lebih baik daripada sekadar “makanan datang dalam kotak”. Kalau tidak, maka negara telah melakukan prestasi yang sangat khas: membangun ekosistem raksasa untuk membungkus ulang sesuatu yang mestinya bisa lebih sederhana, lebih dekat, dan lebih jujur.
Dalam bahasa satire, MBG berisiko menjadi pertunjukan ketika negara datang ke dapur bukan untuk memasak, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh bangsa melihat ia sedang memasak. Kompor menyala, kamera juga menyala. Panci dipanaskan, narasi juga dipanaskan. Ayam dipotong, kritik juga dipotong. Nasi ditanak, citra juga ditanak. Lalu dari balik asap administrasi itu keluarlah satu kotak makan yang diminta memikul beban ideologis terlalu besar. Kotak itu harus menyehatkan anak, meyakinkan orang tua, memberdayakan UMKM, menggerakkan petani, menyenangkan kepala daerah, memenuhi juknis, lolos audit, membenarkan anggaran, dan menjaga martabat pemerintah. Sungguh kasihan kotak itu. Ia tidak lagi sekadar wadah makan siang. Ia telah dijadikan kendaraan politik, pernyataan moral, bukti kerja, dan altar kecil tempat negara mempersembahkan versi terbaik tentang dirinya sendiri.
Maka kalau ada rakyat yang bertanya sinis, “Ini masak beneran atau cuma repackage?”, jangan buru-buru marah. Bisa jadi itu bukan ejekan, melainkan bentuk kecerdasan paling dasar. Sebab di negeri yang terlalu sering membungkus janji, rakyat akhirnya belajar menilai dari isi. Mereka tahu bedanya masakan yang sungguh dibuat dengan perhatian dan masakan yang hanya dipoles supaya tampak pantas difoto. Mereka tahu dapur bukan cuma bangunan. Dapur adalah disiplin, rasa, kebersihan, biaya yang masuk akal, dan tanggung jawab harian yang tidak bisa diselesaikan dengan slogan. Mereka tahu uang dapur bukan sekadar istilah lucu, melainkan ujian apakah negara paham bahwa kehidupan sehari-hari tidak tunduk pada logika seremoni.
Dan jika negara sungguh ingin dipuji, jalan keluarnya sederhana meski tidak mudah. Kurangi narsisme kelembagaan, perbanyak kejujuran operasional. Kurangi cinta pada akronim, perbanyak cinta pada mutu. Kurangi obsesi pada jumlah unit, perbanyak perhatian pada kualitas per porsi. Biarkan dapur menjadi dapur, bukan monumen administrasi. Biarkan yang paling paham memasak benar-benar punya tempat, bukan tenggelam oleh mereka yang paling paham format. Karena pada akhirnya, masa depan bangsa memang bisa dimulai dari meja makan, tetapi masa depan itu tidak akan lahir dari repackaging kepedulian. Ia hanya lahir dari makanan yang sungguh dibuat dengan benar, sampai dengan benar, dan dipertanggungjawabkan dengan benar. Selain itu hanyalah kemasan, dan bangsa ini sudah terlalu kenyang oleh kemasan.
 atau Gratis Bungkus Ulang?){kind=link}
0 Komentar