Pedih Pendidikan yang Minta Narasi, Tapi Cuma Percaya Angka

Di banyak sekolah, rapor kini dipoles seperti cat tembok baru: rapi, berkilau, dan penuh kalimat-kalimat “deskriptif” yang katanya mencerminkan manusia seutuhnya. Di halaman rapor tertulis uraian kemampuan: bagaimana si A telaten, si B kreatif, si C unggul dalam kolaborasi, si D butuh pendampingan dalam literasi numerasi. Guru diminta menimbang proses, bukan sekadar hasil. Orang tua pun diajak percaya bahwa pendidikan itu perjalanan panjang, bukan sekadar angka di akhir jalan.

Tetapi begitu anak-anak mendekati gerbang SMA Negeri, cerita indah itu mendadak amnesia. Semua yang tadi “holistik” mengerut menjadi satu hal yang paling gampang dihitung: nilai. Seolah-olah rapor deskriptif hanyalah puisi wajib yang ditulis guru demi memenuhi format, bukan dokumen hidup yang betul-betul dipakai untuk mengambil keputusan. Di titik ini, pendidikan kita tampak seperti orang yang rajin menulis surat cinta, tetapi memilih jodoh lewat undian berhadiah.

Kekonyolan itu bukan terjadi karena guru malas menulis deskripsi, atau karena sekolah tak paham konsep penilaian autentik. Kekonyolan itu muncul karena sistem kita gemar menggelar panggung “narasi besar” tanpa merapikan ruang mesin. Kita memperindah bahasa, tetapi tidak mengubah logika seleksi. Kita menyuruh guru memotret murid dari berbagai sudut, lalu ketika foto-foto itu sudah jadi, panitia penerimaan hanya melihat satu piksel dan berkata: “Yang penting terang atau gelap.”

1) Rapor Deskriptif: Antara Kemanusiaan dan Administrasi

Secara teori, deskripsi rapor adalah upaya memanusiakan pendidikan. Ia ingin mengembalikan perhatian pada proses belajar: konsistensi, ketekunan, cara berpikir, kebiasaan membaca, kemampuan bertanya, dan keberanian mencoba. Angka memang mudah, tapi ia sering menipu. Nilai 88 tidak bercerita apakah anak itu naik karena latihan disiplin atau karena bocoran soal. Nilai 75 tidak menjelaskan apakah anak itu sedang berjuang di rumah yang ramai konflik atau sekadar kurang latihan.

Deskripsi rapor, kalau jujur, bisa menjadi cermin yang lebih manusiawi: bukan hanya “berapa”, tetapi “bagaimana”. Namun di lapangan, deskripsi itu sering berubah menjadi pekerjaan tambahan yang melelahkan: guru harus merumuskan kalimat untuk puluhan siswa, mengejar tenggat, dan memastikan kalimatnya terdengar “positif”. Karena beban administrasi menumpuk, banyak deskripsi akhirnya jadi template: “Ananda menunjukkan perkembangan baik… perlu meningkatkan…” yang bisa ditempel ke siapa saja, seperti stiker “fragile” di kardus apa pun.

Di sini paradoks pertama muncul: sistem meminta narasi, tetapi tidak memberi ruang dan penghargaan yang cukup untuk kerja naratif. Guru dipaksa menulis seperti sastrawan dalam tekanan, tetapi gajinya tetap seperti pegawai yang dikejar absen. Kita ingin rapor seperti catatan klinis yang teliti, tetapi memperlakukan gurunya seolah mesin produksi laporan.

Lalu, ketika deskripsi rapor sudah ditulis, baik yang sungguh-sungguh maupun yang sekadar formalitas, pintu masuk SMA Negeri justru memilih rute yang paling minim cerita. Dengan satu keputusan itu, negara seolah berkata: “Kami minta kalian menulis kisah manusia, tetapi kami hanya percaya pada angka.” Akibatnya, rapor deskriptif menjadi ornamen. Ia cantik di map, tetapi tak punya daya dalam proses seleksi.

2) Seleksi Berbasis Nilai: Objektif atau Sekadar Praktis?

Pembelaan paling sering terdengar adalah: seleksi harus objektif. Angka dianggap netral, deskripsi dianggap “subjektif”. Dan memang, di negeri yang akrab dengan isu titipan, rekomendasi palsu, dan permainan jalur belakang, orang mudah curiga pada penilaian kualitatif. Seleksi berbasis nilai terasa lebih bersih, seperti penggaris: lurus, tegas, tidak banyak tafsir.

Masalahnya, “objektivitas” angka di pendidikan Indonesia sering hanya mitos yang rapi. Angka itu lahir dari proses yang tidak selalu setara: kualitas sekolah berbeda, standar penilaian berbeda, tekanan orang tua berbeda, akses les berbeda, fasilitas belajar berbeda. Nilai tinggi bisa berarti anak pintar, bisa juga berarti anak beruntung, bisa juga berarti sekolahnya royal memberi angka. Kalau kita menutup mata pada ketimpangan ini, angka bukan lagi penggaris, melainkan kaca pembesar ketidakadilan.

Maka kekonyolan kedua muncul: kita menyebut seleksi angka sebagai “adil”, padahal ia sering hanya “mudah diadministrasikan”. Ia menyederhanakan kompleksitas manusia menjadi peringkat, lalu menyebut penyederhanaan itu sebagai keadilan. Ini seperti memilih pemain bola hanya dari tinggi badan karena mudah diukur, lalu heran mengapa tim kita tidak kreatif.

Lebih lucu lagi, sistem rapor deskriptif sebetulnya lahir karena kesadaran bahwa angka tidak cukup. Tetapi ketika tiba di momen paling menentukan, akses ke sekolah negeri favorit, kesadaran itu dibatalkan demi “kemudahan” dan “objektivitas”. Seolah-olah negara berkata: “Kami percaya angka tidak cukup… kecuali ketika kami harus mengambil keputusan.”

3) Guru Disuruh Menilai Proses, Murid Dipaksa Mengejar Hasil

Jika guru diminta menilai proses, tetapi murid diseleksi lewat hasil angka, murid akan memilih strategi yang paling rasional: mengejar angka. Mereka akan bertanya, bukan “apa yang kupahami”, tetapi “apa yang keluar”. Mereka akan membaca bukan karena ingin tahu, tetapi karena ingin nilai. Mereka akan mengerjakan proyek bukan untuk belajar, tetapi untuk rubrik. Di ruang kelas, proses jadi slogan; di kepala murid, hasil tetap raja.

Akhirnya, guru terjebak di dua dunia. Di dunia kurikulum, guru harus menulis “Ananda memiliki kemampuan berpikir kritis”. Di dunia kenyataan, guru tahu muridnya stres karena takut kalah peringkat. Guru tahu diskusi kritis bisa kalah prioritas dari latihan soal. Guru ingin menumbuhkan rasa ingin tahu, tetapi sistem seleksi menumbuhkan rasa takut.

Kekonyolan ketiga adalah ini: kita membangun pendidikan yang konon berorientasi kompetensi abad 21 kritis, kreatif, kolaboratif, namun mekanisme mobilitas sosialnya masih abad 19: rangking, skor, dan kompetisi kaku. Akibatnya, sekolah seperti orang yang berpidato tentang gizi seimbang, tetapi kantinnya menjual gula semua.

4) Inflasi Nilai: Ketika Angka Menjadi Mata Uang yang Dicetak Terlalu Banyak

Ketika akses ke SMA Negeri bergantung pada nilai, nilai berubah menjadi mata uang. Dan seperti mata uang, ia bisa mengalami inflasi. Sekolah tertekan untuk menaikkan angka demi “nama baik” dan demi nasib siswa. Guru bisa saja mulai melunak: remedial menjadi jalan pintas, standar soal diturunkan, tugas dipermudah. Niatnya mulia membantu anak, tetapi efek sistemiknya berbahaya: angka kehilangan makna.

Di titik ini, yang terjadi bukan lagi pendidikan, tetapi perlombaan kosmetik. Sekolah berlomba membuat rapor tampak cantik. Orang tua berlomba mencari cara agar angka anaknya aman. Murid berlomba mengumpulkan sertifikat, piagam, dan angka-angka yang bisa ditukar menjadi kursi di sekolah tertentu. Bahkan, bimbingan belajar pun berkembang bukan karena cinta ilmu, melainkan karena pasar kecemasan.

Lalu rapor deskriptif? Ia jadi brosur. Seperti brosur apartemen: penuh kata-kata indah “asri”, “strategis”, “nyaman” tetapi yang menentukan transaksi tetap angka cicilan.

5) Ketidakselarasan Kebijakan: Kita Gemar Membuat Dua Sistem yang Saling Membatalkan

Salah satu penyakit kronis birokrasi pendidikan adalah kegemaran membuat kebijakan yang tidak saling bicara. Di satu sisi, ada semangat merdeka belajar: fleksibel, kontekstual, memerdekakan. Di sisi lain, ada sistem seleksi yang memaksa semua orang kembali ke pola lama: seragam, kompetitif, dan mengutamakan indikator tunggal.

Akibatnya, sekolah mengerjakan dua hal sekaligus: menyusun pembelajaran bermakna dan menyelipkan latihan skor. Guru menulis deskripsi proses dan sekaligus mengejar target angka. Murid diminta eksplorasi dan sekaligus diancam seleksi. Semua berjalan, tetapi arahnya tidak sama. Ibarat naik sepeda dengan dua setang: satu setang ke kiri, satu setang ke kanan. Orangnya tetap mengayuh, tapi jalannya oleng.

Kekonyolan keempat adalah kebijakan yang tampak modern di permukaan, namun tradisional dalam konsekuensi. Kita membanggakan perubahan format, bukan perubahan fungsi. Rapor berubah, tetapi akses pendidikan tidak berubah. Istilah berubah, tetapi logika seleksi tetap.

6) “Holistik” yang Selektif: Hanya Dipakai Saat Tidak Merepotkan

Kata “holistik” sering jadi mantra. Semua ingin terdengar holistik. Namun holistik itu ternyata selektif: dipakai ketika tidak merepotkan sistem. Saat rapor dibagikan, kita holistik. Saat memilih siapa yang boleh masuk sekolah negeri unggulan, kita mendadak minimalistik.

Padahal, kalau negara benar-benar serius pada penilaian deskriptif, mestinya ada mekanisme yang memberi bobot pada narasi itu. Bukan berarti menerima deskripsi mentah-mentah tanpa verifikasi, tetapi membuat sistem yang bisa menilai kualitas proses belajar secara lebih adil: portofolio yang distandarkan, asesmen kompetensi lintas sekolah, atau wawancara terbatas dengan rubrik jelas. Itu rumit, iya. Tetapi pendidikan memang rumit. Kalau kita ingin adil, kita harus berani mengelola kerumitan, bukan melarikan diri ke angka.

Kekonyolan kelima adalah berpura-pura holistik tanpa mau membayar harga holistik: waktu, pelatihan, dan sistem verifikasi.

7) Dampak Sosial: Pendidikan Menjadi Mesin Kecemasan Kolektif

Ketika seleksi mengutamakan nilai, keluarga yang mampu akan membeli “ketenangan” lewat les, buku tambahan, dan lingkungan belajar kondusif. Keluarga yang kurang mampu akan berjuang dengan sumber daya terbatas. Anak-anak dari latar yang lebih berat memikul beban ganda: mereka harus berprestasi sambil bertahan hidup. Tetapi seleksi angka tidak peduli pada konteks. Ia hanya membaca hasil akhir, seperti hakim yang menolak mendengar cerita.

Di sini pendidikan berubah dari “hak” menjadi “kompetisi”. Sekolah negeri yang seharusnya menjadi alat pemerataan malah menjadi arena stratifikasi. Yang punya modal lebih besar lebih mudah mengumpulkan nilai lebih tinggi. Negara lalu berkata: “Ini meritokrasi.” Padahal itu sering hanya “marketokrasi”: siapa punya modal, siapa punya peluang.

Rapor deskriptif, yang seharusnya bisa menjelaskan konteks, tidak ikut diperhitungkan. Maka narasi tentang “perjalanan” dan “pertumbuhan” dipatahkan oleh kenyataan bahwa gerbang tetap hanya membaca “angka”.

8) Apa yang Sebenarnya Konyol?

Konyolnya bukan semata karena SMA Negeri memakai nilai. Dalam sistem besar, angka memang sering dibutuhkan. Yang konyol adalah ketidakkonsistenan: kita menuntut guru menulis deskripsi individual yang detail, tetapi tidak menyediakan jalur agar deskripsi itu bermakna. Kita meminta sekolah memanusiakan siswa lewat narasi, tetapi kita sendiri meniadakan narasi itu ketika menentukan masa depan siswa.

Konyolnya juga terletak pada beban yang tidak seimbang. Guru diberi pekerjaan tambahan, murid diberi jargon baru, orang tua diberi harapan bahwa rapor kini lebih “bermakna”. Tetapi pada akhirnya, semua kembali ke pola lama: angka, peringkat, dan kursi terbatas. Seolah-olah reformasi hanya terjadi di kertas, bukan di pintu gerbang.

Kalau rapor deskriptif hanya jadi formalitas, maka kita sedang mengajarkan pelajaran yang buruk: bahwa kata-kata bisa dipakai untuk menutupi kenyataan. Kita mengajarkan generasi muda untuk akrab dengan simbol tanpa substansi. Mereka belajar bahwa sistem bisa meminta kita menulis “integritas” sambil mendorong kita mengejar angka dengan cara apa pun.

9) Jalan Keluar: Bukan Menghapus Angka, Tapi Mengakhiri Kemunafikan Sistem

Solusinya bukan sekadar “hapus nilai” atau “pakai deskripsi saja”. Solusinya adalah menyelaraskan filosofi penilaian dengan mekanisme seleksi.

Beberapa langkah yang masuk akal (dan tidak romantis):

1. Standarisasi kompetensi minimal lintas sekolah
   Jika seleksi membutuhkan komparasi, buat asesmen yang relatif setara untuk semua. Jangan menggantungkan nasib pada nilai rapor yang diproduksi dalam ekosistem berbeda.

2. Portofolio dengan rubrik yang jelas dan terverifikasi
   Kalau ingin menghargai proses, sediakan ruang bagi karya nyata: proyek, tulisan, rekaman presentasi, atau produk kreatif. Tetapi harus ada rubrik nasional/daerah yang sederhana, tidak mematikan kreativitas, dan bisa diverifikasi.

3. Bobot konteks dan afirmasi yang benar-benar bekerja
   Ketimpangan akses harus diakui secara desain, bukan hanya slogan. Jika ada jalur afirmasi, pastikan implementasinya konsisten dan tidak jadi bahan dagang.

4. Kurangi beban administratif guru, tambah kualitas pelatihan
   Deskripsi rapor tidak akan bermutu kalau guru kelelahan. Sistem yang meminta narasi harus memberi waktu, alat bantu, dan pelatihan menulis umpan balik yang spesifik.

5. Kejujuran publik: katakan apa yang dipakai untuk seleksi
   Jika seleksi tetap dominan angka, jangan berpura-pura rapor deskriptif menentukan apa pun. Lebih jujur mengatakan: “Deskripsi rapor untuk pembinaan, bukan seleksi.” Kejujuran setidaknya mengurangi beban palsu yang ditanggung guru.

Yang paling penting: berhenti membuat kebijakan yang saling meniadakan. Pendidikan tidak butuh terlalu banyak jargon; pendidikan butuh konsistensi.

Penutup: Rapor Sebagai Cermin, Bukan Dekorasi

Rapor deskriptif seharusnya cermin yang memantulkan proses manusia belajar. Seleksi masuk SMA Negeri seharusnya pintu yang adil, bukan hanya pintu yang mudah dijaga. Jika kita sungguh percaya pendidikan adalah tentang pertumbuhan, maka sistem tidak boleh hanya merayakan pertumbuhan di kertas, lalu menyembelihnya di gerbang.

Kekonyolan pendidikan kita akhir-akhir ini bukan karena kita kekurangan ide baik. Justru kita kebanjiran ide baik. Masalahnya, ide-ide itu sering dipakai sebagai kostum, bukan sebagai tubuh. Kita mengganti seragam, tetapi tidak mengganti arah.

Maka selama deskripsi rapor hanya menjadi hiasan, sementara masa depan ditentukan oleh angka—pendidikan kita akan terus seperti sandiwara yang panggungnya megah, tetapi naskahnya lupa siapa tokoh utamanya: anak-anak, dengan segala keragaman cara tumbuh, yang tidak pernah bisa dipadatkan menjadi satu angka saja.