Kalimat “orang bodoh mencari jabatan, orang pintar diam saja” sering terdengar getir, bahkan sinis, tapi ia muncul bukan dari ruang hampa. Ia lahir dari pengalaman sehari-hari: orang yang paling lantang bicara tentang kepemimpinan kadang justru paling minim jejak kerja, sementara orang yang benar-benar paham lapangan sering memilih menunduk, menghindari panggung, atau sekadar bertahan tanpa banyak suara. Di Indonesia, paradoks ini terasa makin tajam karena jabatan tidak selalu dimaknai sebagai amanah, melainkan sebagai akses. Akses pada fasilitas, pengaruh, jaringan, dan pada sebagian kasus perlindungan. Ketika jabatan menjadi pintu masuk menuju “kemudahan”, maka wajar jika banyak yang memburunya dengan segala cara. Yang menyedihkan, cara itu tidak selalu berupa kompetisi sehat; sering kali ia menjelma menjadi seni melobi, merawat kedekatan, membangun citra, atau menyingkirkan yang dianggap mengganggu.
Namun, menyebut pemburu jabatan sebagai “bodoh” juga punya risiko: ia menyederhanakan masalah yang sesungguhnya jauh lebih rumit. Banyak orang mengejar jabatan bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena sistem mendorong perilaku seperti itu. Bayangkan sebuah organisasi yang promosi kariernya tidak jelas, indikator kinerjanya elastis, penilaiannya lebih berbasis kedekatan daripada kompetensi. Dalam ekosistem seperti ini, orang yang bekerja keras tanpa membangun jaringan bisa terpinggirkan. Orang yang ahli tetapi enggan “bermain politik kantor” akan kalah oleh mereka yang lihai mengambil hati atasan. Akhirnya, mengejar jabatan menjadi rasional, bukan lagi sekadar ambisi kosong. Kalau jabatan adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki nasib keluarga, mengamankan masa depan, atau melindungi diri dari ketidakadilan, maka manusia akan beradaptasi. Ia akan berusaha meraih jabatan, bahkan bila harus mengorbankan sebagian idealisme.
Di sisi lain, ada juga kebenaran pahit: tidak sedikit pemburu jabatan yang sebenarnya tidak siap memikul beban. Mereka menginginkan status, tetapi menolak tanggung jawab. Mereka menyukai seremoni, tetapi alergi pada evaluasi. Mereka gemar menyalahkan, tetapi malas memperbaiki. Kita bisa melihat polanya di berbagai level: dari skala kecil seperti ketua panitia, koordinator, hingga skala besar seperti pejabat publik. Ada tipe orang yang berenergi tinggi ketika kampanye, namun menghilang setelah menang. Ada yang rajin menebar janji, namun gagap ketika berhadapan dengan data. Ada yang pandai menyusun kata, tetapi tidak paham cara menyusun kerja. Di titik ini, masyarakat dibuat lelah. Kita menyaksikan terlalu banyak peralihan kekuasaan yang tidak diikuti peralihan kualitas. Yang berganti hanya nama, gaya bicara, dan logo acara, sementara masalah pokok tetap: pelayanan lambat, birokrasi berbelit, kebijakan yang tidak konsisten, dan budaya “asal bapak senang”.
Lalu mengapa “orang pintar” memilih diam? Kadang diam bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena mereka terlalu peduli. Mereka tahu, berbicara di ruang yang tidak mau mendengar hanya menghabiskan tenaga. Mereka tahu, ide yang bagus bisa dipelintir jadi ancaman. Mereka tahu, orang yang menunjuk kerusakan sering dianggap pembuat keributan. Dalam lingkungan seperti itu, diam menjadi strategi bertahan. Ada pula yang diam karena telah mencoba berkali-kali dan selalu mentok pada tembok yang sama: aturan tak tertulis, hierarki yang kebal kritik, atau jaringan kepentingan yang tidak memberi ruang pada rasionalitas. Di banyak tempat, orang kompeten bukan tidak berani tampil, tetapi tidak menemukan iklim yang memungkinkan kompetensi itu dihargai.
Diam juga bisa lahir dari rasa jijik terhadap permainan citra. Orang yang serius bekerja sering tidak punya waktu untuk membangun panggung bagi dirinya sendiri. Ia disibukkan oleh detail yang tidak glamor: memeriksa angka, memastikan prosedur, mendampingi tim, menuntaskan masalah yang tidak terlihat kamera. Sementara di era media sosial, panggung justru mengutamakan yang terlihat. Yang viral bukan yang benar, tetapi yang heboh. Yang diingat bukan yang bekerja, tetapi yang tampil. Maka orang yang punya kecakapan teknis, etika kerja, dan kesadaran moral, kadang merasa tak cocok dengan atmosfer itu. Mereka memilih diam bukan karena lemah, tetapi karena muak pada budaya yang lebih menghargai kemasan daripada isi.
Peliknya kehidupan di Indonesia terletak pada pertemuan banyak lapisan: sejarah, budaya patronase, ketimpangan ekonomi, serta demokrasi yang sedang tumbuh namun belum matang sepenuhnya. Kita mewarisi pola relasi “atas-bawah” yang kuat. Banyak orang dibesarkan dengan gagasan bahwa kedekatan dengan orang berkuasa adalah jalan paling aman. Kita juga hidup dalam masyarakat yang menghargai harmoni, sehingga kritik sering dianggap tidak sopan. Kita gemar berkata “yang penting rukun”, tetapi lupa bahwa rukun tanpa keadilan adalah kedamaian palsu. Di tengah ketidakpastian ekonomi, jabatan menjadi simbol stabilitas. Tidak heran jika banyak yang mempertahankannya mati-matian, bahkan setelah gagal menunjukkan hasil.
Kita pun tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa biaya hidup dan persaingan kerja membuat banyak orang terdesak. Ketika peluang kerja berkualitas tidak merata, ketika upah di banyak sektor masih rendah, ketika beban sosial tinggi, jabatan terlihat sebagai tangga. Ini terjadi bukan hanya di pemerintahan, tetapi juga di organisasi kampus, komunitas, bahkan lingkungan kecil seperti RT dan sekolah. Ada yang mengincar posisi karena berharap “ada uang rokok”, ada yang mengejar karena ingin dihormati, ada yang ingin punya kuasa untuk mengatur. Dalam skala besar, jabatan bisa berarti akses proyek, akses perizinan, akses jaringan bisnis. Dalam skala kecil, jabatan bisa berarti “didengar” atau “ditakuti”. Begitu jabatan dihubungkan dengan keuntungan langsung, maka kompetisi pun berubah. Ia menjadi kompetisi untuk dekat dengan sumber daya, bukan kompetisi untuk memberi nilai.
Di sinilah muncul siklus yang sulit diputus. Orang yang berkualitas melihat panggung jabatan kotor, lalu menjauh. Panggung pun diisi oleh mereka yang tidak keberatan bermain kotor. Ketika mereka berkuasa, mereka membangun sistem yang menguntungkan kelompoknya. Sistem itu semakin mengusir orang baik. Lama-lama, organisasi kehilangan stok pemimpin yang sehat. Masyarakat mengeluh, tetapi keluhan itu sering berhenti pada meme, obrolan warung, atau status singkat. Kita mengutuk, lalu kembali pada rutinitas. Kekecewaan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu berbahaya karena ia menumpulkan harapan. Ketika harapan mati, orang berhenti menuntut kualitas. Mereka merasa “ya memang begini dari dulu”. Ketika kualitas tidak dituntut, yang bertahan adalah mediokritas yang percaya diri.
Namun, menganggap “orang pintar” pasti diam juga tidak selalu benar. Banyak orang pintar yang justru tampil, bekerja, dan memimpin. Hanya saja, mereka sering tidak tampil dengan cara yang ramai. Mereka tidak selalu pandai berteriak, tetapi pandai menata. Mereka tidak selalu menjadi wajah publik, tetapi menjadi otak di balik sistem yang berjalan. Kita kadang tidak melihat mereka karena sorotan kita salah arah. Kita menatap panggung, bukan kerja sunyi. Kita menghitung likes, bukan dampak. Kita mengingat slogan, bukan proses. Maka salah satu pekerjaan rumah kita adalah memperbaiki cara menilai kepemimpinan. Kalau masyarakat terus-terusan memberikan perhatian pada yang sensasional, maka sensasi akan terus diproduksi. Tetapi jika kita mulai menghargai kerja yang konsisten, transparan, dan bisa diaudit, maka panggung akan berubah. Panggung selalu mengikuti penonton. Kalau penontonnya matang, pertunjukannya juga akan matang.
Masalahnya, menjadi penonton yang matang itu tidak mudah. Ia memerlukan literasi, kesabaran, dan kejujuran. Literasi untuk membedakan propaganda dan data. Kesabaran karena perubahan sistem tidak selalu dramatis. Kejujuran karena kita juga bagian dari masalah. Kita sering mengecam korupsi, tetapi memberi “uang terima kasih” agar urusan cepat. Kita marah pada nepotisme, tetapi berharap ada orang dalam ketika melamar kerja. Kita mencibir pejabat yang menyalahgunakan fasilitas, tetapi bangga ketika keluarga kita “punya akses”. Kita menuntut pemimpin bersih, tetapi menerima politik uang dengan alasan “lumayan buat bensin”. Tidak semua orang melakukan ini, tentu, tetapi cukup banyak untuk membuat sistem tetap bertahan. Dalam kerusakan sistemik, dosa kecil yang berulang bisa menjadi pondasi besar. Ia terlihat sepele, tetapi membangun budaya permisif.
Budaya permisif ini memakan korban paling besar: orang-orang yang ingin jujur. Mereka bekerja sesuai aturan, tetapi disebut lambat. Mereka menolak suap, tetapi urusannya dipersulit. Mereka melaporkan penyimpangan, tetapi dibalas dengan intimidasi. Pada akhirnya, banyak yang memilih “aman” ketimbang benar. Ini bukan karena mereka jahat, melainkan karena mereka lelah. Kita sering menuntut keberanian individu, tetapi lupa bahwa keberanian membutuhkan ekosistem. Sulit meminta seseorang berdiri tegak jika ia tahu setelah itu ia sendirian. Sulit meminta integritas jika integritas selalu dihukum, sementara kelicikan diberi hadiah.
Jika kita ingin memutus paradoks “yang tidak layak mengejar jabatan, yang layak justru diam”, maka kita harus mengubah insentif. Insentif adalah bahasa paling jujur dalam sistem. Orang tidak akan berubah hanya karena dinasihati; mereka berubah karena konsekuensi. Jika promosi didasarkan pada indikator yang jelas dan bisa diverifikasi, orang akan mengejar kompetensi. Jika pengawasan kuat dan transparan, orang akan berpikir dua kali sebelum menyalahgunakan jabatan. Jika whistleblower dilindungi, orang baik berani bicara. Jika proses rekrutmen terbuka dan meritokratis, orang berkualitas punya peluang. Semua itu terdengar ideal, tetapi bukan mustahil. Banyak daerah, instansi, bahkan perusahaan yang perlahan bergerak ke arah sana, meskipun tidak selalu rapi dan tidak selalu cepat. Kemajuan itu sering tidak viral, tapi nyata.
Di level sosial, kita juga perlu membangun keberanian yang lebih tenang. Keberanian tidak selalu berarti berteriak di jalan. Ia bisa berarti konsisten menolak suap meski urusan jadi lebih lama. Ia bisa berarti bertanya kritis dalam forum warga tanpa mempermalukan siapa pun. Ia bisa berarti memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak, bukan amplop. Ia bisa berarti mendukung orang baik yang maju, bukan malah menertawakannya karena dianggap naif. Salah satu tragedi di masyarakat kita adalah kecenderungan menghina idealisme. Orang yang jujur dibilang sok suci. Orang yang tertib dibilang kurang gaul. Orang yang menolak kompromi dibilang tidak realistis. Padahal, tanpa idealisme, realitas berubah jadi penjara. Tanpa standar moral, kita hanya menunggu giliran menjadi korban.
Akar lain dari persoalan jabatan adalah kebingungan tentang makna hormat. Kita sering salah paham: menghormati jabatan dianggap sama dengan menyembah pemiliknya. Padahal menghormati jabatan seharusnya berarti menghormati fungsi, bukan orang. Fungsi ada untuk melayani publik. Orang yang menduduki jabatan harus siap diawasi, dikritik, dan dievaluasi. Di negara yang sehat, pejabat tidak alergi pada pertanyaan. Mereka justru punya data untuk menjawab. Mereka paham bahwa legitimasi tidak cukup berasal dari jabatan, tetapi dari kinerja. Ketika budaya kita masih feodal, jabatan berubah jadi mahkota. Mahkota itu membuat pemiliknya merasa istimewa, dan yang di bawah merasa tidak pantas bertanya. Akibatnya, kesalahan mudah disembunyikan, dan kebodohan mudah dipertahankan.
Sementara itu, “orang pintar” yang diam sering terjebak dalam dilema moral: jika ia bicara, ia dianggap mengganggu; jika ia diam, ia merasa bersalah. Dalam jangka panjang, dilema ini bisa melahirkan apatisme. Apatisme adalah racun demokrasi. Negara yang warganya apatis akan menjadi ladang subur bagi politisi manipulatif. Mereka akan menguasai ruang publik dengan narasi sederhana: musuhnya jelas, solusinya instan, pemimpinnya heroik. Padahal masalah sosial jarang sesederhana itu. Apatisme juga membuat orang tidak lagi percaya pada proses, sehingga mereka mencari jalan pintas. Dari sinilah lahir budaya “yang penting dapat”, “yang penting lolos”, “yang penting cepat”. Budaya ini memperparah kualitas kepemimpinan karena ia memberi ruang bagi yang licik.
Namun, kita tidak boleh berhenti pada keluhan. Keluhan tanpa langkah hanya membuat kita semakin pahit. Yang lebih berguna adalah membaca paradoks ini sebagai cermin: apa yang harus diperbaiki dalam diri, dalam komunitas, dan dalam sistem. Dalam diri, kita perlu bertanya dengan jujur: apakah kita mengejar posisi demi kontribusi, atau demi gengsi? Apakah kita diam karena bijak, atau karena takut? Apakah kita mengkritik karena ingin memperbaiki, atau karena ingin merasa lebih benar? Dalam komunitas, kita perlu menciptakan ruang aman bagi orang kompeten untuk tumbuh. Banyak orang pintar bukan tidak mau tampil, tetapi tidak punya dukungan. Mereka dimakan gosip, dijatuhkan fitnah, diserang karena beda. Jika kita ingin pemimpin berkualitas, kita harus menjadi lingkungan yang menghargai kualitas. Kita harus bisa membedakan kritik dan kebencian, serta mampu memberi apresiasi tanpa kultus.
Di tingkat sistem, kita harus mendesak transparansi dan akuntabilitas sebagai kebiasaan, bukan slogan. Transparansi bukan hanya mempublikasikan data, tetapi juga membuat data itu mudah dipahami. Akuntabilitas bukan hanya rapat evaluasi, tetapi konsekuensi yang nyata. Reformasi birokrasi bukan hanya mengganti nama unit, tetapi memotong rantai proses yang tidak perlu. Pendidikan politik bukan hanya menjelang pemilu, tetapi sepanjang tahun. Dan literasi digital bukan hanya soal bisa memakai gawai, tetapi kemampuan membaca motif di balik informasi. Di era ketika propaganda bisa disebar dengan cepat, masyarakat yang tidak literat mudah menjadi korban. Mereka memilih berdasarkan emosi sesaat, bukan pertimbangan matang. Hasilnya, jabatan jatuh ke tangan yang pandai mengelola persepsi, bukan yang pandai mengelola kebijakan.
Kita juga perlu mengakui satu hal yang sering tidak enak dibicarakan: menjadi orang pintar saja tidak cukup. Banyak orang punya pengetahuan, tetapi tidak punya kemampuan memimpin. Memimpin bukan sekadar tahu, tetapi mampu menggerakkan, mendengarkan, mengambil keputusan, dan memikul risiko. Ada orang yang hebat dalam analisis, namun buruk dalam komunikasi. Ada yang piawai merancang, namun lemah dalam mengeksekusi. Jadi ketika kita merindukan “orang pintar” untuk maju, kita juga perlu menyiapkan mereka dengan keterampilan kepemimpinan yang nyata: manajemen konflik, etika publik, pengambilan keputusan berbasis bukti, dan keberanian menghadapi tekanan. Jika tidak, orang pintar yang maju bisa patah di tengah jalan, lalu masyarakat berkata, “tuh kan, sama saja”. Padahal yang terjadi bukan “sama saja”, melainkan kita belum punya ekosistem yang mendukung pemimpin baik untuk bertahan.
Pada akhirnya, kalimat “orang bodoh mencari jabatan, orang pintar diam saja” lebih tepat dibaca sebagai peringatan, bukan vonis. Ia mengingatkan kita bahwa jabatan mudah memikat mereka yang menginginkan kuasa, sementara tanggung jawab sering membuat orang bijak berpikir dua kali. Ia mengingatkan bahwa panggung publik bisa menjadi tempat yang bising, tempat orang adu citra, sehingga yang substansial tenggelam. Tetapi ia juga mengingatkan bahwa jika orang baik terus diam, panggung itu akan dikuasai sepenuhnya oleh yang tidak baik. Diam bisa jadi mulia untuk menghindari kesombongan, tapi diam juga bisa menjadi bentuk menyerah. Ada saat ketika diam adalah kebijaksanaan, dan ada saat ketika diam adalah pengkhianatan terhadap akal sehat.
Indonesia, dengan segala peliknya, sebenarnya menyimpan banyak harapan. Harapan itu terlihat dari orang-orang yang masih mau bekerja jujur meski pelan. Dari guru yang tetap mengajar dengan hati meski fasilitas minim. Dari tenaga kesehatan yang melayani dengan sabar di daerah terpencil. Dari pegawai yang menolak pungli walau digoda. Dari warga yang merawat lingkungan tanpa disorot kamera. Mereka mungkin tidak punya jabatan tinggi, tetapi mereka menjaga moral bangsa dalam skala kecil. Dan dari skala kecil inilah perubahan sering bermula. Karena perubahan besar bukan hanya lahir dari pemimpin yang sempurna, tetapi dari warga yang menolak membiasakan keburukan.
Jika kita ingin membalik paradoks itu, maka jabatan harus dipulihkan maknanya sebagai amanah. Amanah menuntut tanggung jawab, bukan gengsi. Amanah menuntut kerja, bukan sekadar kata. Amanah menuntut kesediaan diawasi, bukan mencari perlakuan istimewa. Ketika jabatan kembali menjadi amanah, orang yang tidak siap akan enggan mengejarnya. Ketika sistem memberi ruang bagi kompetensi, orang pintar tidak perlu diam. Mereka bisa bersuara tanpa takut dihukum, dan bisa bekerja tanpa harus menjual diri pada permainan kotor. Itu bukan mimpi kosong, tetapi pekerjaan panjang. Pekerjaan yang menuntut keteguhan, kedewasaan, dan kesediaan menata ulang kebiasaan sehari-hari.
Mungkin kita tidak akan melihat perubahan drastis besok. Tetapi kita bisa memulainya dari cara kita menilai orang. Dari cara kita memilih. Dari cara kita menolak “jalan pintas”. Dari keberanian kecil untuk berkata, “tidak, saya tidak mau menyuap.” Dari kebiasaan bertanya, “apa indikatornya?” bukan hanya “siapa orangnya?” Dari dukungan kepada mereka yang bekerja sungguh-sungguh, bukan hanya yang pandai tampil. Kita bisa mulai membangun budaya yang lebih adil bagi orang yang kompeten, agar mereka tidak merasa harus diam demi selamat. Sebab bangsa yang sehat bukan bangsa yang selalu gaduh, melainkan bangsa yang mampu merawat ruang publik agar diisi oleh akal sehat, bukan oleh ambisi kosong.
Pada titik itulah, hidup di Indonesia mungkin masih pelik, tetapi tidak lagi terasa sia-sia. Pelik karena kita berhadapan dengan warisan panjang dan tantangan besar, tetapi bermakna karena kita tahu arah yang dituju. Dan meski kita masih sering menemukan “orang yang mengejar jabatan tanpa kapasitas”, kita juga akan makin sering menemukan “orang yang punya kapasitas dan berani maju”—bukan untuk dipuja, melainkan untuk bekerja. Jika kelak ada satu hal yang membuat kita tetap waras di tengah absurditas, barangkali itu keyakinan sederhana: jabatan hanyalah kursi, tetapi martabat adalah cara seseorang duduk di atasnya.
0 Komentar