Hujan abu vulkanik masih turun membungkus kota layaknya parutan kelapa kering yang dijatuhkan dari langit kelabu, menimbun jalanan aspal, menyumbat saluran air, dan merampas oksigen dari udara yang kita hirup. Di tengah malam yang pekat dan menyesakkan napas ini, ironi paling menyayat hati dari tragedi ekologis ini justru tidak datang dari kawah gunung berapi yang sedang murka, melainkan dari lambatnya mesin birokrasi yang dikendalikan oleh para pengambil kebijakan. Ribuan guru dan orang tua murid masih terjaga hingga dini hari, memelototi layar ponsel mereka dengan mata yang perih karena iritasi debu. Grup-grup komunikasi komite sekolah, paguyuban orang tua, hingga forum musyawarah guru berdering tanpa henti, menanti sebuah kepastian sederhana dari Pemerintah Kota dan Dinas Pendidikan: apakah besok sekolah diliburkan demi keselamatan paru-paru anak-anak?
Namun, di kediaman mewahnya yang dilengkapi mesin penyaring udara canggih berharga puluhan juta, Bapak Walikota dan jajaran pejabat eselonnya tampaknya menganggap krisis pernapasan massal ini belum mencapai batas urgensi. Keputusan yang seharusnya bisa dirumuskan dan diketik dalam waktu dua menit semenjak status awas gunung berapi diumumkan, justru sengaja ditunda-tunda. Mereka berdalih membutuhkan rapat koordinasi lintas sektoral, kajian komprehensif, dan penyelarasan narasi publik. Pada akhirnya, surat edaran resmi itu baru dilepaskan ke publik pada pukul dua dini hari, ketika sebagian besar warga kota sudah terlelap dalam keputusasaan dan kelelahan menahan napas.
Surat Edaran bernomor panjang yang diunggah ke portal resmi kota itu adalah sebuah mahakarya dari sesat pikir birokrasi tingkat dewa. Paragraf pertamanya berbunyi sangat empatik dan humanis, menyatakan bahwa demi melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman Infeksi Saluran Pernapasan Akut, seluruh siswa diwajibkan melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Keputusan ini awalnya disambut dengan helaan napas lega. Namun, kelegaan itu seketika hangus menjadi debu vulkanik ketika membaca paragraf ketiga. Dengan dalih menjaga kedisiplinan, integritas, dan muruah pelayanan publik, seluruh guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara diwajibkan untuk tetap berstatus Work From Office (WFO). Mereka diwajibkan hadir secara fisik di sekolah, menembus badai abu tebal di jalan raya, melakukan pindai sidik jari tepat pada waktunya, dan mengajar secara daring dari bilik kelas yang kosong melompong.
Ironi ini meledak menjadi komedi gelap yang memuakkan tatkala publik menyadari sebuah privilese tersembunyi yang selama ini dinikmati oleh kalangan elit birokrasi. Pada hari-hari biasa yang damai, di mana matahari bersinar terik dan burung-burung berkicau merdu, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota telah lama menikmati kebijakan eksklusif berupa Work From Home satu hari dalam seminggu. Kebijakan itu dulu diresmikan dengan pidato berapi-api tentang pentingnya keseimbangan hidup pegawai, modernisasi birokrasi, dan komitmen mengurangi emisi karbon. Namun, begitu alam semesta benar-benar mengamuk dan udara kota berubah menjadi racun silika yang mematikan, para pejabat ini berlindung di balik tameng WFH mereka sendiri sambil mengirimkan para pahlawan tanpa tanda jasa ke medan perang tanpa alasan yang logis.
Keesokan paginya, jalanan kota menyajikan pemandangan yang menyayat hati sekaligus konyol. Para pendidik ini mengendarai sepeda motor mereka dengan mantel hujan plastik, kacamata renang untuk menahan kelilipan debu, dan masker medis yang dilapisi kain seadanya. Mereka menembus jarak belasan kilometer, mempertaruhkan keselamatan dan kesehatan mereka di tengah jarak pandang yang tidak sampai lima meter, hanya demi sebuah mesin absensi presensi online. Setibanya di sekolah, penderitaan itu bertransformasi menjadi sebuah pementasan absurditas tanpa ujung. Lorong-lorong sekolah sepi seperti bangunan terbengkalai, diselimuti lapisan abu yang semakin menebal.
Di dalam ruang-ruang kelas yang dingin dan kosong, guru-guru ini duduk sendirian di depan papan tulis. Mereka membuka laptop pribadi yang permukaannya sudah tertutup debu tipis, menyalakan kamera, dan mulai menyapa layar datar yang menampilkan puluhan wajah anak murid mereka yang masih berselimut aman di rumah masing-masing. Pelayanan pendidikan yang diagungkan oleh para pejabat itu pada praktiknya hanyalah memindahkan posisi duduk guru dari rumah mereka yang aman, ke kursi kayu di sekolah yang terkepung abu vulkanik. Secara spasial, tidak ada satu pun siswa yang berada di sekolah hari itu.
Seluruh materi pembelajaran, diskusi virtual, hingga penugasan sejatinya bisa dieksekusi dengan jauh lebih sempurna dan sehat dari meja belajar para guru di rumah mereka sendiri. Namun, bagi para pembuat kebijakan di Balai Kota yang sedang menikmati teh hangat dan work-life balance dari balik selimut peles mereka, logika sederhana ini terlalu mengancam ego kekuasaan mereka. Bagi mereka, dedikasi seorang guru di tengah bencana tidak pernah diukur dari kualitas mengajar atau penyelamatan generasi muda. Kesetiaan pada negara hanya divalidasi dari seberapa banyak debu vulkanik yang sanggup dihirup oleh paru-paru seorang guru di jalan raya demi memastikan lampu indikator di mesin fingerprint menyala hijau, sementara birokrasi itu sendiri tertidur lelap dalam inkompetensi yang absolut.
0 Komentar