Ucapan “kerja biar tidak miskin, jadi tidak perlu demo” terdengar gagah di permukaan, seolah-olah kemiskinan hanyalah akibat orang malas bangun pagi, malas berusaha, malas berpikir, atau terlalu suka mengeluh. Kalimat itu enak diucapkan oleh orang yang hidupnya tidak perlu bertarung dengan ongkos transportasi, harga beras, kontrakan, biaya sekolah, kuota internet anak, cicilan, tekanan kerja, dan ketidakpastian penghasilan harian. Ia terdengar sederhana karena memang lahir dari cara berpikir yang disederhanakan secara berlebihan. Seolah-olah dunia ini arena lomba lari yang semua orang mulai dari garis start yang sama, memakai sepatu yang sama, makan makanan bergizi yang sama, punya pelatih yang sama, dan menempuh lintasan yang sama rata. Padahal, sebagian orang mulai dari garis start yang jauh di belakang, tanpa sepatu, sambil menggendong beban keluarga, berlari di jalan berlubang, lalu ketika tertinggal, mereka masih disuruh introspeksi karena dianggap kurang semangat.
Kemiskinan di Indonesia tidak bisa dibaca hanya sebagai kegagalan pribadi. Tentu ada faktor perilaku individu, seperti pilihan hidup, disiplin, keterampilan, atau etos kerja. Namun menjadikan faktor individu sebagai satu-satunya penyebab kemiskinan adalah bentuk kemalasan berpikir yang lebih parah daripada kemalasan yang sering dituduhkan kepada orang miskin. Kemiskinan adalah peristiwa struktural. Ia lahir dari hubungan antara pendidikan, kesempatan kerja, upah, akses kesehatan, kepemilikan aset, harga kebutuhan pokok, ketimpangan wilayah, kualitas kebijakan publik, distribusi tanah, jaringan sosial, serta cara kekuasaan mengelola rakyat. Ketika struktur tidak adil, orang bisa bekerja keras tetapi tetap miskin. Ia bisa bangun sebelum subuh, pulang larut malam, tidak pernah ikut demo, tidak pernah mengeluh di media sosial, tetapi tetap saja penghasilannya habis sebelum bulan selesai.
Data resmi menunjukkan bahwa kemiskinan memang menurun, tetapi belum hilang. BPS mencatat persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen. Angka ini sering dipakai untuk mengatakan bahwa keadaan membaik, dan memang secara statistik ada kemajuan. Namun angka itu tetap berarti jutaan manusia masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan lebih banyak lagi berada sedikit di atas garis itu tetapi sangat rentan jatuh miskin ketika sakit, kehilangan pekerjaan, gagal panen, atau harga pangan naik. BPS juga menunjukkan bahwa kemiskinan perdesaan masih lebih tinggi daripada perkotaan, sebuah tanda bahwa lokasi lahir seseorang masih sangat menentukan peluang hidupnya. Dengan kata lain, kemiskinan bukan sekadar cerita “kurang kerja keras”, melainkan juga cerita tentang tempat lahir, kualitas sekolah, akses pasar, infrastruktur, dan relasi kekuasaan yang membentuk nasib seseorang sejak awal.
Masalahnya, sebagian orang kelas menengah yang baru berhasil naik sedikit sering merasa sudah menemukan kitab suci ekonomi bernama “asal mau kerja pasti bisa”. Mereka lupa bahwa keberhasilan individu tidak otomatis membatalkan ketidakadilan struktural. Ada orang miskin yang berhasil keluar dari kemiskinan, benar. Tetapi keberhasilan beberapa orang tidak membuktikan bahwa sistemnya adil. Dalam masyarakat yang timpang, selalu ada contoh orang yang berhasil naik. Contoh itu kemudian dijadikan poster motivasi untuk membungkam jutaan orang yang gagal bukan karena tidak berusaha, tetapi karena peluangnya memang dibatasi. Seolah-olah satu orang yang berhasil berenang menyeberangi laut membuktikan bahwa semua orang yang tenggelam adalah pemalas.
Bank Dunia dalam kajian tentang kemiskinan Indonesia menyebut bahwa Indonesia memang telah membuat kemajuan besar dalam pengurangan kemiskinan, tetapi tantangan berikutnya adalah memperluas definisi kesejahteraan sesuai status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah. Bank Dunia juga menyoroti bahwa banyak penurunan kemiskinan digerakkan oleh sektor pertanian dan jasa bernilai tambah rendah, yaitu jenis pekerjaan yang sering tidak cukup produktif untuk memberi keamanan ekonomi jangka panjang. Pekerjaan berketerampilan tinggi masih terbatas, sehingga jalan menuju keamanan ekonomi tidak terbuka merata. Ini penting, karena banyak orang di Indonesia memang bekerja, tetapi pekerjaannya tidak memberi cukup pendapatan, perlindungan, atau mobilitas sosial. Mereka bukan pengangguran malas. Mereka pekerja miskin.
Di sinilah kalimat “kerja biar tidak miskin” mulai tampak sebagai lelucon pahit. Banyak orang miskin justru bekerja lebih keras daripada orang yang menasihatinya. Tukang parkir bekerja. Buruh tani bekerja. Kuli bangunan bekerja. Guru honorer bekerja. Penjual gorengan bekerja. Sopir ojek bekerja. Nelayan bekerja. Ibu rumah tangga yang mengurus anak, memasak, mencuci, dan kadang ikut mencari uang juga bekerja, meski pekerjaannya sering tidak dihitung sebagai kerja produktif oleh sistem ekonomi yang terlalu cinta angka tetapi miskin empati. Persoalannya bukan tidak bekerja, tetapi pekerjaan apa yang tersedia, berapa upahnya, seberapa aman posisinya, apakah ada jaminan sosialnya, apakah ada peluang naik kelasnya, dan apakah negara hadir untuk membuat kerja menjadi jalan keluar dari kemiskinan, bukan sekadar alat bertahan hidup.
Kemiskinan struktural bekerja dengan cara yang halus tetapi kejam. Anak dari keluarga miskin sering masuk sekolah dengan gizi lebih buruk, fasilitas belajar lebih terbatas, ruang rumah lebih sempit, akses buku lebih sedikit, dukungan teknologi lebih rendah, dan tekanan psikologis lebih berat. Ketika nilai akademiknya rendah, ia disebut kurang rajin. Ketika tidak kuliah, ia disebut kurang ambisius. Ketika bekerja di sektor informal, ia disebut kurang kompetitif. Ketika ikut demonstrasi menuntut upah atau kebijakan adil, ia disebut provokator. Sistem menciptakan hambatan, lalu moralitas palsu menyalahkan korban karena tidak mampu melompati hambatan itu dengan anggun.
Yang lebih menyakitkan, kemiskinan tidak hanya dipelihara oleh kegagalan kebijakan, tetapi sering menjadi bahan bakar politik elektoral. Di sinilah ungkapan bahwa masyarakat miskin menjadi “lumbung suara” perlu dibaca bukan sebagai tuduhan sederhana bahwa semua elite sengaja membuat semua orang miskin, melainkan sebagai kritik terhadap pola politik yang mendapatkan keuntungan dari kerentanan ekonomi rakyat. Dalam politik klientelisme, pemilih tidak ditempatkan sebagai warga negara yang berdaulat, melainkan sebagai penerima bantuan, penerima amplop, penerima sembako, penerima janji proyek, atau penerima belas kasih musiman. Hubungan politik berubah dari hak warga menjadi transaksi jangka pendek. Rakyat yang lapar tidak diajak membicarakan arah pembangunan, tetapi diberi sesuatu menjelang pemilu agar merasa diperhatikan.
Penelitian tentang klientelisme di Indonesia menunjukkan bahwa praktik semacam ini bukan khayalan. Studi tentang pemilu presiden 2024, misalnya, membahas bagaimana bantuan sosial pemerintah dipersepsikan dan digunakan dalam konteks kampanye serta perilaku pemilih. Kajian tentang dinamika elektoral Indonesia juga sudah lama mencatat kuatnya politik uang, patronase, dan klientelisme dalam pemilihan langsung. Artinya, ada dasar akademik untuk mengatakan bahwa kemiskinan dan kerentanan ekonomi sering menjadi medan subur bagi transaksi politik. Bukan karena orang miskin bodoh secara moral, tetapi karena kebutuhan mendesak membuat janji jangka panjang kalah oleh beras yang bisa dimasak malam ini.
Di titik ini, satire menjadi terlalu dekat dengan kenyataan. Rakyat miskin sering diminta sabar lima tahun sekali, lalu didekati lima hari sebelum pencoblosan. Mereka diminta percaya pada pembangunan, tetapi rumahnya tetap bocor. Mereka diminta bangga pada pertumbuhan ekonomi, tetapi isi dompetnya tidak ikut tumbuh. Mereka diminta tidak demo karena demo mengganggu ketertiban, tetapi ketika harga naik, upah kecil, sekolah mahal, dan kerja tidak pasti, mereka juga diminta menyelesaikan masalahnya sendiri. Negara hadir sebagai spanduk, elite hadir sebagai baliho, program hadir sebagai jargon, tetapi kehidupan nyata tetap berjalan dengan rumus lama: rakyat kecil disuruh kuat, sementara yang kuat disuruh terus berkuasa.
Politik bantuan sosial adalah contoh paling sensitif. Bantuan sosial tentu diperlukan. Dalam negara yang adil, perlindungan sosial adalah hak, bukan hadiah. Orang miskin, lansia, anak sekolah, penyandang disabilitas, korban bencana, buruh rentan, dan keluarga prasejahtera memang perlu dilindungi. Namun masalah muncul ketika bantuan sosial diperlakukan seperti kemurahan hati penguasa, bukan kewajiban negara. Saat bansos dipersonalisasi, difoto, ditempeli wajah pejabat, dibagikan menjelang pemilu, atau dijadikan alat klaim elektoral, maka bantuan berubah dari kebijakan sosial menjadi instrumen politik. Pada 2023, bahkan muncul kekhawatiran publik tentang politisasi bantuan sosial menjelang Pemilu 2024, termasuk pemberitaan bahwa penebalan bansos rawan dipolitisasi. Ini menunjukkan bahwa kecurigaan masyarakat terhadap hubungan bansos dan kepentingan elektoral bukan sekadar paranoia.
Kita perlu jujur bahwa kemiskinan yang terlalu dalam membuat demokrasi menjadi murah. Bukan murah dalam arti biaya pemilu rendah, tetapi murah dalam arti suara warga dapat ditekan nilainya menjadi paket sembako, uang transport, kaos, kalender, atau janji bantuan. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, kebebasan politik menjadi abstrak. Orang yang lapar sulit diajak bicara tentang reformasi pajak, tata kelola anggaran, konflik kepentingan, atau desain jaminan sosial. Bukan karena ia tidak cerdas, tetapi karena perut kosong memaksa pikiran memprioritaskan yang paling dekat. Maka, dalam masyarakat yang rentan, demokrasi prosedural bisa berjalan meriah, tetapi substansi kewarganegaraan menjadi lemah.
Di sinilah kalimat “mayoritas masyarakat dirancang untuk tetap miskin” dapat dipahami sebagai sindiran terhadap sistem, bukan sebagai klaim bahwa ada satu ruang rahasia tempat semua elite berkumpul dan menandatangani dokumen bernama “Rencana Memiskinkan Rakyat”. Kenyataannya tidak perlu se-teatrikal itu. Struktur yang timpang bisa bekerja tanpa konspirasi tunggal. Cukup dengan membiarkan sekolah publik tidak setara, upah murah dianggap keunggulan investasi, tanah terkonsentrasi, pajak tidak benar-benar progresif, korupsi dibiarkan berulang, politik uang dianggap tradisi, dan bansos lebih populer daripada reformasi struktural. Hasil akhirnya sama: rakyat tidak sepenuhnya hancur, tetapi juga tidak cukup merdeka. Mereka dijaga tetap hidup, tetapi tidak selalu diberi alat untuk benar-benar berdaulat.
Negara yang serius menghapus kemiskinan tidak hanya memberi bantuan, tetapi membangun jalan keluar. Bantuan sosial harus menjadi jembatan, bukan kandang. Ia harus membantu orang bertahan sementara negara memperbaiki pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, perumahan, transportasi, perlindungan buruh, akses tanah, dan ekonomi lokal. Jika bantuan sosial terus diperlukan oleh kelompok yang sama dari generasi ke generasi, maka pertanyaannya bukan “mengapa rakyat malas?”, melainkan “mengapa kebijakan tidak mampu memutus reproduksi kemiskinan?” Dalam sistem yang sehat, anak dari keluarga miskin tidak boleh otomatis mewarisi kemiskinan orang tuanya. Jika itu terus terjadi, berarti masalahnya bukan hanya keluarga, tetapi struktur sosial.
Ironisnya, orang yang berkata “tidak usah demo, kerja saja” sering lupa bahwa banyak hak pekerja lahir karena ada orang yang berani protes. Delapan jam kerja, upah minimum, keselamatan kerja, cuti, jaminan sosial, hak berserikat, dan perlindungan buruh tidak jatuh dari langit karena elite tiba-tiba terharu melihat rakyat menderita. Banyak hak lahir dari tekanan sosial. Demonstrasi bukan selalu tanda orang malas bekerja. Dalam demokrasi, demonstrasi adalah bahasa politik ketika saluran formal tidak cukup mendengar. Tentu demo bisa salah, bisa ditunggangi, bisa rusuh, bisa tidak strategis. Tetapi menyamakan demonstrasi dengan kemalasan adalah cara paling malas memahami demokrasi.
Kalimat “kerja biar tidak miskin” juga mengabaikan kenyataan bahwa pasar kerja tidak netral. Tidak semua kerja dihargai layak. Ada pekerjaan yang sangat penting tetapi dibayar rendah. Guru honorer mendidik anak bangsa, tetapi banyak yang hidup dalam ketidakpastian. Petani memberi makan negeri, tetapi sering kalah oleh tengkulak dan harga input. Buruh pabrik menciptakan nilai, tetapi mudah diganti. Pekerja informal menjaga roda ekonomi kota, tetapi tidak selalu punya perlindungan. Di sisi lain, ada orang yang memperoleh kekayaan bukan semata karena kerja paling keras, tetapi karena akses modal, koneksi, warisan aset, kedekatan dengan kekuasaan, atau keuntungan dari sistem yang memang berpihak pada pemilik kapital.
Kemiskinan struktural juga terlihat dari cara risiko didistribusikan. Orang kaya membuat kesalahan investasi, masih bisa bangkit. Orang miskin sakit seminggu, bisa kehilangan penghasilan sebulan. Orang kaya salah memilih sekolah anak, masih bisa pindah. Orang miskin salah satu keputusan kecil, efeknya bisa bertahun-tahun. Orang kaya punya tabungan, asuransi, jaringan, dan keluarga yang bisa membantu. Orang miskin sering hanya punya tenaga. Ketika tenaga itu sakit, seluruh ekonomi rumah tangga ikut runtuh. Maka, menasihati orang miskin untuk “lebih rajin” tanpa memperhatikan kerentanan hidupnya adalah seperti menyuruh orang berenang lebih cepat sambil kakinya diikat batu.
Lebih jauh lagi, politik kemiskinan sering berjalan bersama politik ketakutan. Rakyat yang miskin dan bergantung lebih mudah dikendalikan. Mereka takut kehilangan bantuan, takut kehilangan pekerjaan, takut tidak dilayani aparat desa, takut tidak diajak dalam proyek, takut dicap tidak tahu terima kasih. Dalam beberapa konteks lokal, hubungan patron-klien membuat warga sulit mengekspresikan pilihan politik secara bebas karena hidupnya terkait dengan jaringan kekuasaan setempat. Studi tentang politik klientelisme menjelaskan bahwa praktik klientelistik sering tumbuh ketika akses terhadap sumber daya publik bergantung pada perantara politik, bukan pada hak warga yang dijamin secara impersonal. Dengan kata lain, semakin lemah institusi, semakin besar peluang elite lokal menjadi “penjaga gerbang” rezeki rakyat.
Karena itu, kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah demokrasi. Warga yang miskin secara struktural sering tidak punya cukup waktu, energi, dan keamanan untuk mengawasi kekuasaan. Mereka sibuk bertahan hidup. Demokrasi membutuhkan warga yang relatif bebas dari rasa takut lapar. Tanpa itu, pemilu mudah berubah menjadi pasar musiman. Kandidat datang membawa barang, warga menerima karena butuh, lalu setelah pemilu kebijakan tetap tidak berubah. Lima tahun kemudian, siklus itu diulang dengan wajah baru, warna partai baru, slogan baru, tetapi logika lama: rakyat dibuat menunggu bantuan, bukan diberi kuasa.
Apakah berarti orang miskin tidak punya tanggung jawab pribadi? Tentu saja punya. Setiap orang tetap perlu belajar, bekerja, menjaga disiplin, menghindari keputusan merusak, dan berusaha memperbaiki hidup. Namun tanggung jawab pribadi tidak boleh dipakai untuk menghapus tanggung jawab negara dan elite. Mengatakan bahwa struktur penting bukan berarti menolak kerja keras. Justru sebaliknya, kritik struktural ingin memastikan kerja keras benar-benar menghasilkan kehidupan yang lebih layak. Dalam sistem yang sehat, kerja keras seharusnya punya peluang masuk akal untuk mengangkat derajat. Dalam sistem yang timpang, kerja keras sering hanya cukup untuk tidak mati hari ini.
Satire paling kejam dari negeri ini adalah ketika orang miskin diminta bersyukur karena masih bisa makan, sementara pejabat diminta dimaklumi karena tunjangannya besar. Rakyat kecil diminta hemat listrik, hemat beras, hemat bensin, hemat bicara, hemat marah. Tetapi anggaran negara sering bocor, proyek bisa membengkak, perjalanan dinas bisa ramai, korupsi bisa berulang, dan janji politik bisa dilupakan tanpa rasa malu yang memadai. Kalau rakyat menuntut, disebut tidak sabar. Kalau rakyat diam, disebut menerima. Kalau rakyat memilih karena diberi uang, disebut pragmatis. Kalau rakyat menolak, sering tidak punya alternatif. Demokrasi seperti ini membuat rakyat selalu salah, sementara elite selalu punya penjelasan.
Maka ucapan “kerja biar tidak miskin, jadi tidak perlu demo” sebenarnya bukan sekadar kalimat salah. Ia adalah gejala dari cara pandang yang memiskinkan nalar. Ia memindahkan beban dari struktur ke individu, dari kebijakan ke moral pribadi, dari ketimpangan ke motivasi, dari hak warga ke kewajiban rakyat kecil untuk diam. Kalimat itu cocok dipakai sebagai slogan di tembok negeri imajiner yang pejabatnya ingin rakyat bekerja keras, tetapi tidak terlalu banyak bertanya; ingin rakyat produktif, tetapi tidak terlalu sadar hak; ingin rakyat cukup kenyang untuk tidak memberontak, tetapi tidak cukup mandiri untuk menolak politik transaksional.
Kemiskinan struktural di Indonesia harus dibaca sebagai kegagalan kolektif untuk membangun sistem yang benar-benar memerdekakan. Kemiskinan bukan hanya tentang kurang uang, tetapi tentang kurang pilihan. Orang miskin sering tidak bebas memilih sekolah terbaik, makanan sehat, rumah layak, pekerjaan aman, layanan kesehatan cepat, atau lingkungan yang mendukung. Mereka hidup dalam ruang pilihan yang sempit. Ketika pilihan sempit itu menghasilkan keputusan buruk, masyarakat cepat menghakimi. Padahal keputusan buruk dalam kemiskinan sering bukan hasil kebodohan, melainkan hasil dari keadaan yang memaksa orang memilih antara buruk dan lebih buruk.
Jika ada yang bertanya mengapa orang miskin masih mau menerima uang politik, jawabannya harus dimulai dari pertanyaan yang lebih jujur: mengapa demokrasi kita membiarkan warga berada dalam kondisi di mana uang kecil menjelang pemilu terasa lebih nyata daripada janji kebijakan lima tahun? Mengapa program pemberdayaan sering kalah populer dari bantuan instan? Mengapa partai politik tidak membangun pendidikan politik rakyat secara serius? Mengapa representasi kelas bawah lemah? Salah satu kajian tentang ketimpangan dan demokrasi Indonesia bahkan menyoroti lemahnya partai berbasis massa dan lemahnya representasi kelas bawah sebagai salah satu alasan mengapa pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan tidak berjalan sekuat yang diharapkan.
Di negeri yang sehat, rakyat tidak perlu mengemis hak. Di negeri yang sehat, bantuan sosial tidak dipakai sebagai panggung pencitraan. Di negeri yang sehat, warga miskin tidak didekati hanya saat musim pemilu. Di negeri yang sehat, bekerja memang bisa menjadi jalan keluar dari kemiskinan karena upah layak, pendidikan bermutu, kesehatan terjangkau, transportasi efisien, perumahan manusiawi, dan hukum melindungi yang lemah. Tetapi di negeri yang belum sehat, kerja keras sering hanya menjadi cara untuk tetap miskin dengan lebih terhormat.
Karena itu, demonstrasi bukan musuh kerja keras. Demonstrasi adalah salah satu cara rakyat mengatakan bahwa kerja keras mereka tidak boleh terus-menerus dieksploitasi oleh sistem yang tidak adil. Demo adalah alarm sosial. Ketika alarm berbunyi, orang bijak mencari sumber api. Orang bodoh memukul alarmnya. Menghina demonstran sebagai orang malas sama saja seperti memarahi termometer karena menunjukkan demam. Yang sakit bukan termometernya, melainkan tubuh sosial yang terlalu lama menahan infeksi ketimpangan.
Pada akhirnya, kritik terhadap kemiskinan struktural bukan ajakan untuk membenci kerja. Justru kritik ini lahir dari penghormatan kepada kerja. Karena kerja manusia harus dihargai secara layak. Orang yang bekerja penuh waktu seharusnya tidak hidup dalam kemiskinan. Orang yang mendidik anak bangsa seharusnya tidak terus-menerus cemas soal dapur. Orang yang menanam pangan seharusnya tidak menjadi kelompok paling rentan. Orang yang membangun gedung seharusnya tidak tinggal di rumah yang hampir roboh. Orang yang menggerakkan ekonomi seharusnya tidak diperlakukan sebagai angka statistik menjelang pidato kenegaraan.
Jadi, ketika ada yang berkata “kerja biar tidak miskin, jadi tidak perlu demo”, jawaban paling satir mungkin begini: benar, rakyat sudah bekerja; sekarang giliran sistemnya yang bekerja. Benar, rakyat harus rajin; sekarang giliran negara rajin memperbaiki struktur. Benar, rakyat jangan malas; sekarang giliran elite jangan malas berpikir bahwa kemiskinan bukan sekadar urusan nasihat motivasi. Sebab kalau kerja keras saja cukup untuk menghapus kemiskinan, maka orang yang paling kaya di negeri ini seharusnya para buruh, petani, nelayan, guru honorer, pedagang kecil, dan ibu-ibu yang bangun paling pagi lalu tidur paling akhir. Kenyataannya tidak begitu. Dan justru dari kenyataan itulah kita tahu: masalahnya bukan rakyat kurang bekerja, tetapi sistem terlalu sering bekerja untuk mempertahankan ketimpangan.
0 Komentar