Ketika Sekolah Diurus Seperti Proyek Tender dan Anak Didik Dianggap Angka Excel

Abstrak

Tulisan ini mengkaji persoalan dominasi cara berpikir nonkependidikan dalam kebijakan pendidikan, khususnya pada pengaturan beban dan waktu belajar siswa sekolah dasar. Persoalannya bukan terletak pada kehadiran ahli dari luar bidang pendidikan, sebab kebijakan pendidikan memang membutuhkan kerja lintas disiplin. Masalah muncul ketika logika birokrasi, bisnis, politik, teknologi, dan pemenuhan angka mengambil alih pertimbangan pedagogis, psikologis, serta perkembangan anak. Dalam kondisi tersebut, jumlah jam pelajaran sering diperlakukan sebagai target yang harus dimasukkan ke dalam jadwal, tanpa membedakan waktu berada di sekolah, waktu menerima pengajaran, dan waktu ketika siswa benar-benar terlibat dalam pembelajaran. Kajian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menelaah regulasi pendidikan Indonesia, penelitian mengenai waktu pembelajaran, perhatian, kelelahan kognitif, tidur, aktivitas fisik, dan kebutuhan istirahat anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa penambahan waktu pembelajaran dapat memberikan manfaat akademik, tetapi pengaruhnya bergantung pada kualitas penggunaan waktu, metode pembelajaran, kondisi siswa, jeda, dan konteks sekolah. Delapan jam pelajaran yang masing-masing berlangsung selama 35 menit tidak dapat dimaknai sebagai tuntutan agar anak berkonsentrasi secara terus-menerus selama 280 menit. Jadwal sekolah dasar harus memperhatikan kapasitas perhatian yang terbatas, kebutuhan tidur, aktivitas fisik, bermain, interaksi sosial, serta pemulihan mental. Kebijakan yang baik bukan kebijakan yang berhasil memenuhi seluruh kotak jadwal, melainkan kebijakan yang mampu mengubah waktu sekolah menjadi pengalaman belajar yang bermakna, aman, sehat, dan menggembirakan.

Kata kunci: kebijakan pendidikan, sekolah dasar, waktu belajar, psikologi anak, kelelahan kognitif, jam pelajaran

Pendahuluan

Pendidikan sering disebut sebagai fondasi peradaban, tetapi dalam praktiknya justru kerap diperlakukan sebagai proyek administrasi. Sekolah dibahas melalui jumlah program, persentase keterlaksanaan, serapan anggaran, kelengkapan dokumen, banyaknya jam pelajaran, dan grafik capaian. Anak-anak yang seharusnya menjadi pusat pendidikan perlahan berubah menjadi angka pada lembar kerja. Guru menjadi operator pelaksana, sementara jadwal dianggap berhasil apabila seluruh mata pelajaran telah memperoleh kotaknya masing-masing. Apakah anak masih sanggup memahami pelajaran pada jam terakhir, apakah mereka cukup tidur, apakah tubuhnya membutuhkan gerak, serta apakah pikirannya sudah lelah sering dianggap sebagai persoalan teknis yang dapat diselesaikan oleh guru di kelas.



Kondisi tersebut memperlihatkan bahaya ketika kebijakan pendidikan lebih banyak dikendalikan oleh logika nonkependidikan daripada pengetahuan mengenai pendidikan. Pernyataan ini tidak berarti bahwa orang dengan latar belakang di luar pendidikan harus dilarang terlibat. Pendidikan memerlukan ahli kesehatan, psikologi, ekonomi, hukum, teknologi, kebudayaan, tata ruang, dan administrasi publik. Namun, kontribusi lintas disiplin semestinya memperkuat tujuan pendidikan, bukan menggantikan pertimbangan pedagogis. Kerusakan terjadi ketika orang yang memahami anggaran menentukan beban belajar tanpa memahami perkembangan anak, ketika ahli teknologi menganggap semua masalah dapat diselesaikan dengan aplikasi, atau ketika pengambil keputusan politik menuntut hasil cepat dari proses pendidikan yang sejatinya memerlukan kesinambungan.

Masalah ini tampak jelas dalam penyusunan jam belajar siswa sekolah dasar. Satuan pendidikan sering berusaha memasukkan seluruh alokasi jam pelajaran mingguan ke dalam jadwal yang padat. Delapan jam pelajaran sehari dianggap wajar karena setiap jam hanya berdurasi 35 menit. Secara matematis, delapan JP berarti 280 menit pembelajaran. Apabila ditambah kegiatan pembiasaan selama 35 menit dan satu kali istirahat selama 30 menit, siswa berada dalam rangkaian kegiatan sekolah setidaknya selama 345 menit atau lima jam 45 menit. Jika pembelajaran dimulai pukul 06.30, kegiatan berakhir sekitar pukul 12.15. Durasi tersebut belum memasukkan perjalanan ke sekolah, waktu bersiap, tugas rumah, les tambahan, kegiatan keagamaan, dan beban lain di luar sekolah.

Perhitungan itu mungkin terlihat masuk akal di atas kertas. Namun, anak bukanlah wadah kosong yang dapat diisi selama tersedia kolom waktu. Satu JP selama 35 menit merupakan satuan pengalokasian kurikulum, bukan bukti ilmiah bahwa seluruh anak dapat mempertahankan konsentrasi penuh selama 35 menit, apalagi selama delapan JP berturut-turut. Di sinilah kebijakan pendidikan membutuhkan perspektif psikologi perkembangan dan pedagogi. Jadwal tidak boleh hanya benar secara aritmetika, tetapi juga harus layak secara perkembangan.

Metode Kajian

Tulisan ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan dengan menganalisis regulasi pendidikan Indonesia yang berlaku serta sejumlah penelitian mengenai waktu pembelajaran, perhatian anak, kelelahan kognitif, istirahat, tidur, dan aktivitas fisik. Regulasi digunakan untuk memahami ketentuan alokasi kurikulum, sedangkan penelitian ilmiah digunakan untuk menilai apakah penerjemahan alokasi tersebut ke dalam jadwal harian telah sesuai dengan karakteristik anak sekolah dasar.

Kajian ini tidak berangkat dari anggapan bahwa hari sekolah yang lebih panjang selalu buruk. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penambahan waktu pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar. Namun, bukti yang sama juga menunjukkan bahwa waktu yang tersedia tidak otomatis berubah menjadi waktu belajar aktif. Oleh karena itu, analisis diarahkan untuk membedakan antara jumlah waktu yang ditetapkan, waktu hadir di sekolah, waktu pengajaran, waktu siswa mengerjakan tugas, dan waktu ketika siswa sungguh-sungguh terlibat secara kognitif dalam pembelajaran.

Sekolah Bukan Pabrik dan Anak Bukan Pegawai Kecil

Pendidikan berbeda dari proses produksi barang. Dalam pabrik, peningkatan waktu operasi sering dikaitkan dengan peningkatan jumlah produk. Pemikiran serupa kemudian diterapkan ke sekolah: apabila hasil belajar rendah, jam belajar ditambah; apabila literasi belum meningkat, waktu membaca diperpanjang; apabila materi belum selesai, tugas rumah diperbanyak. Logikanya tampak sederhana, yaitu semakin lama anak belajar, semakin banyak pula hasil yang diperoleh.

Logika tersebut mengabaikan kenyataan bahwa belajar merupakan proses psikologis. Waktu memang merupakan sumber daya penting, tetapi waktu yang dijadwalkan tidak sama dengan waktu belajar aktif. Kraft dan Novicoff menjelaskan bahwa sekolah menghadapi banyak hambatan dalam mengubah keseluruhan waktu di sekolah menjadi waktu belajar yang benar-benar produktif. Tambahan waktu secara umum dapat memberikan efek positif kecil hingga sedang, tetapi besarnya sangat bergantung pada dosis, cara penggunaan, kualitas pengajaran, dan konteks pelaksanaannya (Kraft & Novicoff, 2024). Dengan demikian, menambah waktu tanpa memperbaiki proses dapat menghasilkan sekolah yang lebih lama, tetapi tidak selalu menghasilkan pembelajaran yang lebih dalam.

Penelitian eksperimental Andersen, Humlum, dan Nandrup menemukan bahwa penambahan waktu pembelajaran bahasa di sekolah dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Akan tetapi, hasil tersebut tidak dapat digunakan sebagai pembenaran umum bahwa semua mata pelajaran harus diperpanjang dan seluruh hari anak harus dipenuhi aktivitas akademik. Intervensi penelitian tersebut memiliki tujuan yang jelas, dilakukan dalam jangka tertentu, dan memberi ruang kepada guru untuk menyesuaikan penggunaan waktu dengan kebutuhan siswa (Andersen et al., 2016). Temuan ini justru menegaskan bahwa manfaat tambahan waktu ditentukan oleh kualitas penggunaan waktu, bukan oleh panjang jadwal semata.

Kebijakan yang hanya menghitung durasi berisiko menyamakan keberadaan fisik dengan keterlibatan belajar. Seorang anak dapat duduk di kelas selama 35 menit, tetapi pikirannya sudah tidak mengikuti pembelajaran. Ia mungkin menatap papan tulis, tetapi tidak lagi memproses informasi. Ia mungkin menyalin tulisan, tetapi tidak memahami maknanya. Dari sudut pandang administrasi, kegiatan tersebut dianggap telah terlaksana. Dari sudut pandang pendidikan, waktu itu mungkin tidak menghasilkan pembelajaran yang berarti.

Karena itu, ungkapan “delapan JP sudah sesuai kurikulum” belum cukup untuk membuktikan bahwa jadwal tersebut sesuai bagi anak. Pertanyaan yang seharusnya diajukan adalah bagaimana delapan JP itu diorganisasikan. Apakah seluruhnya berupa kegiatan duduk dan mendengarkan? Apakah terdapat pergantian antara aktivitas kognitif, fisik, seni, sosial, praktik, dan refleksi? Apakah tersedia waktu pemulihan? Apakah pelajaran paling berat ditempatkan ketika anak masih segar? Apakah guru diberi kewenangan mengubah ritme ketika melihat tanda-tanda kelelahan? Pertanyaan seperti ini hanya muncul jika kebijakan disusun dengan pengetahuan pendidikan.

Ketika Satu JP Disalahartikan Menjadi Satu Tarikan Napas

Struktur Kurikulum SD yang berlaku menggunakan asumsi bahwa satu JP berlangsung selama 35 menit. Untuk kelas V, regulasi membedakan alokasi intrakurikuler, kokurikuler, mata pelajaran pilihan, dan muatan lokal. Mata pelajaran wajib kelas V berjumlah 1.116 JP intrakurikuler dan 252 JP kokurikuler per tahun, atau 1.368 JP dalam 36 minggu. Dengan demikian, muatan wajibnya setara dengan rata-rata 38 JP per minggu. Jumlah dapat bertambah ketika satuan pendidikan menyelenggarakan mata pelajaran pilihan atau muatan lokal. Artinya, angka 40 atau 42 JP bukan seluruhnya beban akademik wajib yang harus selalu diterjemahkan menjadi kegiatan duduk formal dengan intensitas yang sama.

Kokurikuler seharusnya tidak diperlakukan sebagai tambahan mata pelajaran biasa yang hanya mengganti nama pada kotak jadwal. Kegiatan kokurikuler dapat dirancang dalam bentuk proyek, observasi, permainan edukatif, praktik seni, aktivitas lingkungan, penguatan karakter, kerja kelompok, atau pengalaman kontekstual. Apabila intrakurikuler, kokurikuler, muatan lokal, pembiasaan, dan kegiatan sekolah semuanya dilaksanakan dengan format ceramah dan lembar tugas, anak akan mengalami satu jenis beban yang sama meskipun nama kegiatannya berbeda.

Kesalahan penting lainnya adalah menganggap 35 menit sebagai satu periode perhatian tanpa jeda. Penelitian tentang perhatian anak tidak mendukung satu rumus universal seperti “rentang perhatian sama dengan usia dikalikan sekian menit”. Kemampuan mempertahankan perhatian dipengaruhi oleh usia, tingkat kesulitan tugas, ketertarikan, pengetahuan awal, kondisi emosi, rasa lapar, tidur, kebisingan, gangguan visual, metode pengajaran, dan kesempatan bergerak. Perhatian anak dapat bertahan lebih lama pada kegiatan yang bermakna dan interaktif, tetapi dapat menurun jauh lebih cepat ketika tugas terlalu sulit, monoton, atau tidak relevan (Savina, 2026).

Dengan demikian, satu JP selama 35 menit seharusnya diisi dengan beberapa fase. Guru dapat menggunakan pembukaan singkat, penjelasan inti, kegiatan manipulatif, diskusi, gerak, latihan, dan refleksi. Pada kelas rendah, perubahan aktivitas perlu dilakukan lebih sering karena kontrol perhatian masih berkembang. Pada kelas tinggi, siswa mungkin mampu mengerjakan tugas lebih lama, tetapi mereka tetap membutuhkan variasi dan kesempatan memulihkan perhatian. Durasi JP merupakan wadah pengorganisasian, bukan perintah agar guru berbicara dan siswa diam selama 35 menit penuh.

Jika terdapat dua atau tiga JP berturut-turut untuk Matematika atau IPAS, blok tersebut dapat berguna untuk eksperimen dan pembelajaran mendalam. Namun, blok tiga JP tidak berarti siswa harus mengerjakan soal selama 105 menit tanpa perubahan bentuk aktivitas. Blok panjang seharusnya dirancang sebagai rangkaian pengalaman, misalnya apersepsi, eksplorasi benda konkret, diskusi, gerak singkat, praktik, presentasi, dan refleksi. Tanpa desain semacam itu, blok panjang berubah menjadi ujian ketahanan duduk.

Kelelahan Kognitif yang Tidak Tercatat dalam Absensi

Kelelahan kognitif terjadi ketika keterlibatan mental yang berlangsung terus-menerus menguras sumber daya perhatian. Anak yang mengalami kelelahan tidak selalu tertidur. Tanda-tandanya dapat berupa melamun, berbicara dengan teman, bergerak berlebihan, lambat menyelesaikan tugas, berulang kali meminta izin, mudah marah, menundukkan kepala, atau membuat kesalahan yang sebenarnya dapat dihindari. Dalam budaya sekolah yang berorientasi pada kepatuhan, perilaku tersebut sering langsung dinilai sebagai kemalasan atau ketidakdisiplinan.

Sievertsen, Gino, dan Piovesan menganalisis hasil tes siswa sekolah negeri di Denmark dan menemukan bahwa waktu pelaksanaan tes memengaruhi performa. Setiap satu jam yang lebih siang berkaitan dengan penurunan skor, sedangkan jeda membantu mengurangi dampak kelelahan. Penelitian ini melibatkan siswa berusia sekitar delapan sampai lima belas tahun sehingga relevan untuk menunjukkan bahwa performa akademik anak bukan hanya cerminan kemampuan tetap, tetapi juga dipengaruhi kondisi waktu dan kelelahan pada hari tersebut (Sievertsen et al., 2016).

Temuan tersebut penting bagi penyusunan jadwal SD. Mata pelajaran yang memerlukan pemrosesan abstrak, memori kerja, dan konsentrasi tinggi sebaiknya tidak selalu ditempatkan pada akhir rangkaian delapan JP. Matematika, membaca pemahaman, dan konsep IPAS yang baru umumnya lebih layak ditempatkan ketika siswa masih segar. Waktu setelah istirahat dapat digunakan untuk aktivitas yang menggabungkan gerak, praktik, seni, diskusi, atau penerapan. Ini bukan berarti anak tidak dapat belajar pada jam terakhir, tetapi tuntutan kognitif dan metode pembelajaran perlu disesuaikan.

Kebijakan yang tidak memahami kelelahan akan merespons penurunan perhatian dengan menambah kontrol. Anak diminta duduk lebih tegak, tidak berbicara, tidak bergerak, dan menyelesaikan lebih banyak latihan. Akibatnya, gejala kelelahan dianggap sebagai pelanggaran, lalu dijawab dengan tekanan yang semakin memperberat kelelahan. Guru pun berada dalam posisi sulit karena keberhasilan kelas sering dinilai dari ketenangan visual, bukan dari kualitas keterlibatan siswa.

Kelas yang sepenuhnya diam belum tentu menjadi kelas yang belajar. Sebaliknya, kelas yang sesekali bergerak, berdiskusi, tertawa, berpindah tempat, atau melakukan percobaan bukan berarti tidak terkendali. Dalam pembelajaran sekolah dasar, aktivitas fisik dan sosial merupakan bagian dari proses membangun pengetahuan. Ketika ketertiban didefinisikan hanya sebagai duduk diam, anak akhirnya dilatih menyerupai pegawai kantor sebelum perkembangan dirinya siap.

Istirahat Bukan Waktu yang Dicuri dari Pelajaran

Salah satu tanda dominasi logika administratif adalah anggapan bahwa istirahat mengurangi waktu belajar. Ketika jadwal padat, waktu bermain dan bergerak menjadi bagian pertama yang dikorbankan. Sekolah merasa lebih produktif apabila anak berada lebih lama di kelas, walaupun kualitas perhatiannya telah menurun. Padahal, istirahat bukan lawan dari pembelajaran. Istirahat merupakan salah satu kondisi agar pembelajaran dapat kembali berlangsung secara efektif.

American Academy of Pediatrics menegaskan bahwa waktu istirahat sekolah merupakan kebutuhan perkembangan, bukan hadiah bagi anak yang berperilaku baik. Jeda dari tuntutan kelas membantu anak memulihkan konsentrasi, mengelola stres, membangun hubungan sosial, bergerak, bermain, dan kembali mengikuti pembelajaran dengan kesiapan yang lebih baik. Pedoman terbaru juga menekankan bahwa waktu istirahat tidak seharusnya dicabut sebagai hukuman atau diganti dengan tambahan tugas akademik (Murray et al., 2026).

Satu kali istirahat selama 30 menit pada hari dengan delapan JP dapat memenuhi kebutuhan jeda utama, tetapi tidak berarti anak hanya boleh mengalami satu pemulihan perhatian. Guru dapat memasukkan jeda aktif singkat selama beberapa menit di antara kegiatan berat. Jeda tidak harus selalu membuat jadwal bertambah panjang. Peregangan, bernapas terarah, bernyanyi, permainan konsentrasi, berdiri dan bergerak, atau berjalan singkat dapat menjadi bagian dari JP.

Kajian Watson dan rekan-rekan terhadap intervensi aktivitas fisik di kelas sekolah dasar menunjukkan bahwa aktivitas berbasis gerak dapat meningkatkan perilaku tetap pada tugas dan mengurangi perilaku di luar tugas. Tinjauan tersebut juga menemukan manfaat pada beberapa hasil akademik, meskipun pengaruh terhadap fungsi kognitif tidak selalu konsisten dan kualitas penelitian beragam. Kesimpulan yang paling aman adalah bahwa aktivitas fisik singkat tidak harus dipandang sebagai pengganggu akademik. Aktivitas tersebut justru dapat membantu siswa kembali terlibat dalam pembelajaran (Watson et al., 2017).

Penelitian mengenai perhatian juga menunjukkan bahwa jeda aktivitas fisik sekitar empat sampai sepuluh menit dapat membantu perhatian anak. Akan tetapi, angka tersebut tidak perlu diterapkan secara kaku sebagai format baru yang kembali membebani guru dengan administrasi. Prinsipnya adalah guru harus memiliki kebebasan profesional untuk membaca kondisi kelas. Ketika siswa mulai kehilangan fokus setelah tugas yang berat, perubahan aktivitas lebih masuk akal daripada memaksa mereka menyelesaikan sisa waktu dengan cara yang sama (Savina, 2026).

Ironisnya, orang dewasa di ruang rapat menganggap wajar adanya jeda minum, makan siang, atau pergantian agenda. Namun, anak SD diharapkan duduk dan memproses informasi selama rangkaian panjang karena dianggap memiliki energi yang besar. Anak memang memiliki energi fisik, tetapi energi itu perlu disalurkan melalui gerak, permainan, eksplorasi, dan interaksi. Energi fisik bukan bukti bahwa kapasitas perhatian akademiknya tidak terbatas.

Sekolah Pukul Enam Tiga Puluh dan Anak yang Harus Menawar Tidur

Pengaturan waktu belajar tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan tidur. Anak usia enam sampai dua belas tahun direkomendasikan tidur secara teratur selama sembilan sampai dua belas jam per 24 jam untuk mendukung kesehatan, perhatian, perilaku, pembelajaran, memori, dan regulasi emosi (Paruthi et al., 2016).

Apabila sekolah dimulai pukul 06.30, sebagian anak harus bangun jauh lebih pagi untuk mandi, sarapan, bersiap, dan melakukan perjalanan. Agar memperoleh tidur sembilan jam ketika harus bangun pukul 05.00, anak perlu sudah tidur sekitar pukul 20.00. Kondisi tersebut tidak selalu mudah dicapai, terutama bagi anak yang masih mengerjakan tugas, mengikuti les, tinggal jauh dari sekolah, berbagi ruang dengan keluarga, atau menghadapi kebiasaan penggunaan gawai pada malam hari.

Karena itu, jam masuk sekolah tidak boleh dibahas hanya berdasarkan ketersediaan ruang kelas, pergantian rombongan belajar, dan jam kerja orang dewasa. Ketika sekolah menggunakan sistem kelas pagi dan siang karena keterbatasan ruang, kepentingan perkembangan anak harus tetap menjadi pertimbangan. Kelas siang yang berakhir terlalu sore dapat mengurangi waktu bermain, interaksi keluarga, kegiatan sosial, dan istirahat. Kelas pagi yang terlalu awal dapat mengurangi waktu tidur apabila keluarga tidak mampu menyesuaikan rutinitas malam.

Kurang tidur tidak selalu tampak sebagai kantuk. Pada anak, kondisi tersebut dapat muncul sebagai kesulitan mempertahankan perhatian, mudah tersinggung, impulsif, lambat memproses informasi, atau perilaku yang tampak hiperaktif. Karena itu, sekolah perlu berhati-hati agar tidak memberi label buruk kepada anak yang sebenarnya sedang mengalami kelelahan. Kajian mengenai perhatian di kelas juga menempatkan kelelahan, kurang tidur, rasa lapar, beban tugas, dan iklim emosional sebagai faktor yang memengaruhi kemampuan anak untuk tetap terlibat (Savina, 2026).

Ketika Kurikulum Dianggap Perintah Memenuhi Seluruh Kotak

Regulasi kurikulum memberikan alokasi waktu untuk memastikan setiap peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang memadai. Namun, alokasi tahunan dan mingguan tidak seharusnya diterjemahkan secara mekanis. Satuan pendidikan memiliki tanggung jawab untuk mengorganisasikan waktu sesuai karakteristik siswa, sumber daya, kondisi lokal, dan prinsip pembelajaran.

Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 mengatur standar proses pendidikan dan menggantikan standar sebelumnya. Penjelasan resmi Kemendikdasmen menekankan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta pengembangan secara terpadu melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Prinsip ini bertentangan dengan jadwal yang hanya menumpuk aktivitas kognitif tanpa ruang gerak, refleksi, seni, interaksi, dan pemulihan (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026).

Persoalannya bukan semata-mata jumlah JP, tetapi cara sekolah memahami JP. Delapan JP dapat lebih ramah anak apabila terdiri atas pembelajaran yang bervariasi, jeda aktif, praktik, seni, olahraga, proyek, membaca, diskusi, dan refleksi. Sebaliknya, enam JP pun dapat terasa berat apabila seluruhnya berupa ceramah, menyalin, menghafal, dan mengerjakan lembar tugas.

Karena itu, tidak tepat menentukan kelayakan jadwal hanya dari waktu pulang. Jadwal yang berakhir pukul 12.15 belum tentu terlalu panjang apabila pengorganisasiannya sehat. Namun, jadwal tersebut juga tidak otomatis layak hanya karena selesai sebelum siang. Evaluasi harus melihat intensitas pembelajaran, jumlah pergantian mata pelajaran, keberadaan jeda, tingkat kesulitan tugas, suhu dan ventilasi kelas, perjalanan siswa, beban tugas rumah, serta kondisi siswa berkebutuhan khusus.

Sekolah juga perlu membedakan kelas rendah dan kelas tinggi. Anak kelas I dan II masih berada pada masa transisi dari pembelajaran berbasis bermain menuju pembelajaran formal. Mereka membutuhkan lebih banyak aktivitas konkret, bahasa sederhana, gerak, pengulangan, dan pendampingan regulasi diri. Anak kelas IV sampai VI sudah mampu mengelola tugas yang lebih kompleks, tetapi kemampuan tersebut tidak menjadikan mereka orang dewasa kecil. Mereka tetap membutuhkan permainan, pertemanan, kegiatan fisik, seni, dan kesempatan membuat pilihan.

Nonkependidikan Boleh Masuk tetapi Jangan Mengusir Ilmu Pendidikan

Kebijakan pendidikan tidak akan membaik dengan menutup pintu bagi seluruh orang yang tidak memiliki gelar pendidikan. Cara berpikir semacam itu juga tidak ilmiah. Banyak persoalan sekolah memerlukan kerja lintas bidang. Ahli kesehatan diperlukan untuk membahas tidur, gizi, kesehatan mental, sanitasi, dan aktivitas fisik. Ahli transportasi dibutuhkan untuk mempertimbangkan perjalanan siswa. Ahli tata ruang diperlukan untuk merancang sekolah yang aman. Ahli ekonomi dibutuhkan untuk pembiayaan. Ahli teknologi dapat membantu pengelolaan informasi dan akses pembelajaran.

Namun, setiap kontribusi harus ditempatkan dalam kerangka tujuan pendidikan. Efisiensi tidak boleh menjadi alasan memadatkan kelas hingga mengabaikan kebutuhan anak. Teknologi tidak boleh menambah tugas dan waktu layar tanpa tujuan pedagogis. Target politik tidak boleh memaksa sekolah mengganti program sebelum sempat mengevaluasinya. Ketersediaan gedung tidak boleh menjadi satu-satunya alasan menentukan jam masuk dan pulang.

Persoalan utama bukan identitas profesi pembuat kebijakan, melainkan ketimpangan otoritas pengetahuan. Kerusakan terjadi ketika guru, kepala sekolah, psikolog pendidikan, konselor, akademisi kependidikan, orang tua, dan siswa hanya diminta melaksanakan keputusan yang telah dibuat. Pelibatan mereka sering sekadar berupa sosialisasi setelah kebijakan selesai. Padahal, partisipasi yang bermakna harus dimulai sejak identifikasi masalah, perancangan, uji coba, evaluasi, hingga perbaikan.

Guru seharusnya menjadi sumber utama informasi mengenai keterlaksanaan jadwal. Mereka melihat langsung kapan siswa masih aktif, kapan mulai lelah, pelajaran apa yang membutuhkan blok panjang, dan kegiatan apa yang lebih tepat dilaksanakan setelah istirahat. Pengetahuan tersebut bukan keluhan subjektif yang boleh diabaikan. Pengalaman profesional guru merupakan data lapangan yang sangat penting.

Siswa juga perlu didengar. Anak kelas tinggi dapat menyampaikan kapan mereka merasa paling mampu berkonsentrasi, bagian jadwal yang paling melelahkan, kegiatan yang membantu mereka memahami materi, serta bentuk istirahat yang dibutuhkan. Standar proses terbaru bahkan memberikan ruang lebih besar bagi keterlibatan murid dalam refleksi terhadap proses pembelajaran. Kebijakan yang mengaku berpusat pada anak tetapi tidak pernah bertanya kepada anak merupakan bentuk ironi birokratis.

Rancangan Waktu Belajar yang Lebih Masuk Akal

Pengaturan delapan JP untuk kelas tinggi masih dapat dilakukan, tetapi harus disertai desain pedagogis yang tepat. Empat JP sebelum istirahat tidak semestinya diisi seluruhnya dengan mata pelajaran berat dalam bentuk duduk. Di antara pergantian kegiatan perlu terdapat transisi singkat. Guru dapat mengubah posisi belajar, melakukan permainan konsentrasi, memberi kesempatan minum, atau menggunakan aktivitas gerak yang terkait materi.

Pelajaran dengan beban kognitif tinggi sebaiknya dijadwalkan ketika kesiapan siswa masih baik. Matematika dua atau tiga JP dapat ditempatkan pada pagi hari, tetapi kegiatannya harus bervariasi. IPAS tiga JP dapat digunakan untuk observasi, percobaan, diskusi, dan pencatatan, bukan tiga periode ceramah. Bahasa Indonesia dapat diintegrasikan dengan membaca, bermain peran, presentasi, menulis, dan proyek. Seni, PJOK, kegiatan lingkungan, dan kokurikuler tidak boleh dianggap sebagai mata pelajaran pengisi jam terakhir, melainkan sebagai bagian penting perkembangan anak.

Istirahat 30 menit perlu dilindungi dari tugas akademik dan hukuman. Selain itu, sekolah dapat menerapkan jeda mikro tanpa mengubah struktur formal jadwal. Anak dapat melakukan peregangan, permainan ritmis, latihan napas, atau aktivitas bergerak selama beberapa menit. Bukti penelitian menunjukkan bahwa aktivitas kelas berbasis gerak cenderung memperbaiki perilaku tetap pada tugas dan tidak merusak capaian akademik (Watson et al., 2017).

Pembiasaan seperti upacara, senam, operasi semut, literasi-numerasi, dan salat Dhuha juga harus dihitung sebagai bagian dari beban riil hari anak, meskipun secara administratif tidak masuk dalam JP mata pelajaran. Tidak masuk ke dalam perhitungan kurikulum bukan berarti tidak menggunakan energi, waktu, perhatian, dan kesiapan siswa. Upacara selama 35 menit, misalnya, dapat memiliki nilai karakter, tetapi tetap merupakan aktivitas fisik dan mental sebelum pelajaran dimulai.

Sekolah juga harus meninjau beban setelah jam pulang. Hari dengan delapan JP seharusnya tidak otomatis diikuti tugas rumah yang berat dari beberapa mata pelajaran. Pekerjaan rumah perlu diberikan secara terkoordinasi, memiliki tujuan jelas, dan mempertimbangkan waktu tidur, bermain, beribadah, serta interaksi keluarga. Memindahkan kekurangan waktu sekolah ke rumah hanya membuat beban anak tidak terlihat oleh jadwal resmi.

Evaluasi jadwal dapat dilakukan melalui observasi sederhana tetapi sistematis. Guru dapat mencatat pola keterlibatan, kesalahan, keluhan fisik, frekuensi izin, konflik, dan hasil kerja pada waktu yang berbeda. Sekolah dapat meminta masukan siswa dan orang tua setelah beberapa minggu. Jadwal kemudian diperbaiki berdasarkan data, bukan dipertahankan hanya karena sudah ditandatangani.

Pendidikan Bermutu Tidak Diukur dari Lamanya Anak Duduk

Salah satu kekeliruan terbesar kebijakan adalah menyamakan kesungguhan dengan lamanya anak duduk. Anak yang bergerak dianggap tidak fokus. Anak yang berbicara dianggap mengganggu. Anak yang ingin bermain dianggap belum siap belajar. Padahal, pada usia sekolah dasar, bergerak, berbicara, bermain, meniru, mencoba, dan berinteraksi merupakan cara penting untuk belajar.

Pendidikan bermutu tidak lahir dari jadwal yang paling padat, melainkan dari hubungan yang baik antara guru, siswa, materi, metode, dan lingkungan. Tambahan waktu memang dapat membantu ketika digunakan untuk pengajaran yang berkualitas, pendampingan individual, membaca, praktik, atau kegiatan yang tidak sempat dilakukan. Namun, tambahan waktu yang hanya memperpanjang ceramah dapat memperbesar kelelahan tanpa memperdalam pemahaman.

Kraft dan Novicoff menegaskan bahwa tambahan waktu memberikan hasil yang berbeda-beda sesuai penggunaan dan konteksnya. Karena itu, perdebatan tidak seharusnya berhenti pada pilihan antara hari sekolah panjang atau pendek. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagian waktu mana yang benar-benar menjadi waktu belajar aktif, siapa yang memperoleh manfaat, aktivitas apa yang dilakukan, dan biaya psikologis apa yang mungkin muncul (Kraft & Novicoff, 2024).

Kebijakan juga tidak boleh mengorbankan siswa yang memerlukan dukungan tambahan. Anak dengan gangguan perhatian, kebutuhan sensorik, kesulitan belajar, kondisi kesehatan tertentu, atau masalah emosional dapat mengalami beban yang lebih besar dalam jadwal panjang. Keseragaman durasi tidak selalu berarti keadilan. Keadilan dapat membutuhkan penyesuaian aktivitas, waktu, lingkungan, cara penilaian, dan dukungan.

Kesimpulan

Hancurnya pendidikan tidak semata-mata disebabkan oleh masuknya orang nonkependidikan ke dalam ranah kebijakan. Pendidikan justru membutuhkan kolaborasi lintas bidang. Kehancuran terjadi ketika ilmu pendidikan kehilangan otoritasnya, ketika keputusan mengenai anak dibuat tanpa memahami perkembangan anak, ketika guru hanya diposisikan sebagai pelaksana, dan ketika angka administratif dianggap lebih penting daripada pengalaman belajar nyata.

Persoalan jam belajar siswa SD memperlihatkan masalah tersebut secara jelas. Satu JP selama 35 menit merupakan satuan pengalokasian kurikulum, bukan ukuran baku kemampuan konsentrasi anak. Delapan JP berarti 280 menit pembelajaran terjadwal, tetapi tidak boleh berarti 280 menit duduk, diam, dan menerima informasi. Anak membutuhkan variasi aktivitas, gerak, bermain, interaksi, makan, minum, istirahat, rasa aman, tidur yang cukup, dan kesempatan memulihkan perhatian.

Penambahan waktu belajar dapat meningkatkan hasil akademik, tetapi bukan karena waktu memiliki kekuatan otomatis. Manfaat muncul ketika waktu digunakan secara terarah, berkualitas, sesuai kebutuhan, dan didukung guru yang mampu menyesuaikan pembelajaran. Sebaliknya, jadwal panjang yang monoton dapat menghasilkan kelelahan, perilaku di luar tugas, penurunan performa, dan hilangnya kegembiraan belajar.

Kebijakan pendidikan yang baik harus mampu membedakan waktu sekolah dari waktu belajar aktif. Pengaturan jadwal perlu melibatkan pendidik, psikolog, tenaga kesehatan, siswa, dan orang tua. Istirahat harus dipandang sebagai kebutuhan perkembangan. Kokurikuler harus menjadi pengalaman kontekstual, bukan tambahan ceramah. Pembiasaan harus diakui sebagai bagian dari beban waktu nyata. Tugas rumah harus dikoordinasikan agar tidak mengambil waktu tidur dan kehidupan anak.

Sekolah tidak boleh mengangkat anak SD menjadi pegawai kecil yang datang pagi, mengikuti delapan sesi kerja, membawa pekerjaan ke rumah, lalu dinilai berdasarkan produktivitasnya. Anak datang ke sekolah untuk bertumbuh, bukan untuk berlatih kelelahan. Jadwal yang penuh mungkin terlihat indah pada tabel, tetapi tabel tidak dapat menunjukkan anak yang kehilangan fokus, menahan kantuk, merasa cemas, atau tidak lagi memiliki waktu bermain.

Pada akhirnya, pendidikan harus berani menempatkan kebutuhan anak di atas kenyamanan birokrasi. Tujuan sekolah bukan memastikan setiap kotak jadwal terisi, melainkan memastikan setiap waktu yang dijalani anak memiliki nilai bagi perkembangan dirinya. Ketika kebijakan lebih menghormati kalkulator daripada psikologi anak, sekolah mungkin berhasil memenuhi jumlah jam, tetapi gagal memenuhi hakikat pendidikan.

Daftar Pustaka

Andersen, S. C., Humlum, M. K., & Nandrup, A. B. (2016). Increasing instruction time in school does increase learning. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(27), 7481–7484.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Kraft, M. A., & Novicoff, S. (2024). Time in school: A conceptual framework, synthesis of the causal research, and empirical exploration. American Educational Research Journal, 61(4), 724–766.

Murray, R., Ramstetter, C., Woolridge, D., Woodham Brickman, C., & Council on School Health. (2026). The crucial role of recess in school: Policy statement. Pediatrics, 157(6), e2026077025.

Paruthi, S., Brooks, L. J., D’Ambrosio, C., Hall, W. A., Kotagal, S., Lloyd, R. M., Malow, B. A., Maski, K., Nichols, C., Quan, S. F., Rosen, C. L., Troester, M. M., & Wise, M. S. (2016). Consensus recommendations for the amount of sleep needed to promote optimal health in children and teenagers. Journal of Clinical Sleep Medicine, 12(6), 785–786.

Peng, Y., Finnie, R. K. C., Hahn, R. A., Truman, B. I., Johnson, R. L., Fielding, J. E., Muntaner, C., Fullilove, M. T., & Zhang, X. (2019). Expanded in-school instructional time and the advancement of health equity: A Community Guide systematic review. Journal of Public Health Management and Practice, 25(6), 567–578.

Savina, E. (2026). Attention in the classroom: Paving a road to success. Early Childhood Education Journal.

Sievertsen, H. H., Gino, F., & Piovesan, M. (2016). Cognitive fatigue influences students’ performance on standardized tests. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(10), 2621–2624.

Watson, A., Timperio, A., Brown, H., Best, K., & Hesketh, K. D. (2017). Effect of classroom-based physical activity interventions on academic and physical activity outcomes: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 14, 114.

Posting Komentar

0 Komentar