Ada kalimat yang tampak sederhana, tetapi jika diletakkan di atas meja ekonomi, ia berubah menjadi benda aneh. Ia seperti sandal jepit yang dipakai ke sidang doktoral. Bisa saja dipakai, tidak ada larangan alam semesta, tetapi orang-orang yang melihatnya berhak bertanya, apakah ini kesederhanaan, keberanian, atau sekadar ketidaksiapan memahami tempat. Pernyataan bahwa orang desa tidak memakai dolar sehingga tidak perlu panik terhadap pelemahan rupiah adalah salah satu kalimat semacam itu. Ia terdengar merakyat di permukaan, seolah-olah sedang membela nalar sehari-hari. Benar, orang desa membeli beras dengan rupiah. Benar, ibu-ibu di pasar tidak menawar cabai dengan kalimat, “Bu, ini berapa sen dolar per ikat.” Benar pula, tukang bakso keliling tidak membawa mesin kurs valuta asing di samping botol kecap. Tetapi ekonomi tidak bekerja sesederhana cara orang memegang uang di dompet.
Menurut sejumlah pemberitaan, Presiden menyampaikan bahwa orang desa tidak memakai dolar ketika merespons isu pelemahan rupiah, sementara pada saat yang sama nilai tukar rupiah disebut berada dalam tekanan dan harga barang impor dikhawatirkan ikut naik. Di sinilah letak masalahnya. Yang dipersoalkan bukan apakah rakyat desa secara harfiah memakai dolar atau tidak. Yang dipersoalkan adalah apakah kebijakan, komunikasi, dan pemahaman kekuasaan sanggup melihat hubungan tidak langsung antara kurs, biaya produksi, distribusi, impor bahan baku, energi, pupuk, obat-obatan, teknologi, dan harga akhir yang sampai ke tangan rakyat. Orang desa memang tidak pakai dolar, tetapi banyak barang yang sampai ke desa memiliki jejak dolar. Dalam ekonomi modern, harga tidak perlu mengetuk pintu rumah sambil memperkenalkan diri sebagai “saya dolar Amerika”. Ia cukup menyamar menjadi harga pupuk naik, ongkos angkut naik, harga pakan naik, harga obat naik, harga mesin naik, harga bensin naik, lalu rakyat disuruh percaya bahwa semua baik-baik saja karena di dompet mereka tidak ada uang hijau bergambar presiden Amerika.
Satire terbaik sering lahir bukan karena penulisnya terlalu lucu, melainkan karena kenyataan sudah terlebih dahulu menulis lelucon yang terlalu pahit. Bayangkan seorang petani di desa. Ia tidak pernah membuka aplikasi trading dolar. Ia tidak hafal grafik indeks dolar. Ia tidak tahu apa itu capital outflow, imported inflation, atau yield obligasi Amerika. Tetapi ia tahu pupuk makin mahal. Ia tahu onderdil mesin pompa tidak semurah dulu. Ia tahu harga pakan ternak bisa naik tanpa meminta izin kepada pendapatan rumah tangga. Ia tahu anaknya yang merantau mengeluh harga laptop, ponsel, atau biaya pendidikan meningkat. Ia tahu warung mulai menaikkan harga barang sedikit demi sedikit, seperti orang malu-malu tetapi tetap menikam. Jadi ketika negara berkata, “orang desa tidak pakai dolar”, petani itu mungkin tidak membantah dengan teori makroekonomi. Ia cukup melihat nota belanja dan berkata dalam hati, kalau ini bukan dampak dolar, mungkin ini dampak makhluk halus yang kursnya ikut global.
Kesalahan logika dalam pernyataan semacam itu terletak pada pencampuran antara alat transaksi dan sumber tekanan harga. Orang memang membayar dengan rupiah, tetapi harga rupiah terhadap dolar menentukan biaya banyak barang yang terhubung dengan pasar global. Pelemahan rupiah dapat membuat barang impor dan bahan baku impor menjadi lebih mahal, lalu kenaikan itu bisa diteruskan ke konsumen melalui harga akhir. Analisis ekonomi yang dikutip Katadata menyebut pelemahan rupiah dapat mendorong inflasi barang impor dan menekan daya beli masyarakat. DetikFinance juga melaporkan kekhawatiran bahwa penguatan dolar dapat menaikkan harga barang yang mengandung komponen impor dan membebani UMKM. Maka, mengatakan rakyat desa tidak memakai dolar sebagai alasan untuk meremehkan dampaknya sama seperti mengatakan orang tidak perlu peduli pada harga minyak dunia karena di dapur mereka tidak memasak dengan barel. Padahal elpiji, transportasi, pupuk, logistik, dan harga pangan bisa sangat dipengaruhi oleh biaya energi.
Di sinilah ekonomi membutuhkan kerendahan hati. Ia bukan ilmu yang selalu suci, tetapi ia punya satu pelajaran dasar yang sering dikalahkan oleh retorika politik, yaitu bahwa hubungan sebab akibat tidak selalu terlihat langsung. Tidak semua yang memukul rakyat datang dengan wajah yang mudah dikenali. Kadang dampaknya datang melalui rantai panjang. Dolar naik, rupiah melemah, impor bahan baku menjadi lebih mahal, produsen menaikkan harga, distributor menyesuaikan ongkos, pedagang pasar menaikkan sedikit margin, lalu rakyat desa membeli barang yang sama dengan uang lebih banyak. Pada titik akhir itu, rakyat tidak tahu dan tidak perlu tahu bahwa awal ceritanya adalah kurs. Mereka hanya tahu uang seratus ribu makin cepat habis. Negara yang baik seharusnya menjelaskan rantai itu dengan jujur, bukan memotongnya di tengah agar terdengar menenangkan.
Kita perlu membedakan antara menenangkan rakyat dan meninabobokan rakyat. Menenangkan rakyat adalah tugas pemimpin. Dalam krisis, kepanikan bisa memperburuk keadaan. Tetapi menenangkan rakyat harus berbasis pengetahuan, bukan penyederhanaan yang menyinggung akal sehat. Seorang dokter boleh berkata kepada pasien, “jangan panik, kita tangani.” Tetapi dokter yang berkata, “Anda tidak perlu khawatir sakit jantung karena Anda tidak pernah melihat jantung Anda sendiri,” jelas sedang mendirikan fakultas kedokteran komedi. Begitu pula pemimpin boleh berkata bahwa pemerintah menyiapkan langkah stabilisasi, menjaga pasokan pangan, memperkuat industri domestik, mengendalikan inflasi, dan melindungi kelompok rentan. Itu menenangkan. Tetapi jika argumennya adalah rakyat desa tidak pakai dolar, maka yang muncul bukan ketenangan, melainkan kebingungan intelektual.
Kebingungan itu menjadi lebih tajam karena desa sering dijadikan panggung romantik politik. Desa dipuji sebagai sumber pangan, penjaga budaya, basis gotong royong, dan jantung bangsa. Tetapi ketika bicara ekonomi, desa kadang diperlakukan seperti ruang yang tidak tersambung kabelnya dengan dunia. Seolah desa adalah museum zaman batu yang tidak mengenal mesin, pupuk kimia, solar, ponsel, internet, sepeda motor, kredit, bahan bangunan, obat hewan, dan barang-barang pabrikan. Padahal desa hari ini bukan pulau ekonomi yang terapung sendirian. Desa membeli barang dari kota, kota membeli bahan dari luar negeri, pabrik memakai mesin impor, distribusi memakai BBM, dan seluruh rantai itu berdenyut bersama kurs. Desa mungkin jauh dari gedung Bursa Efek, tetapi sangat dekat dengan akibat dari keputusan dan gejolak yang dibicarakan di gedung-gedung itu.
Di titik ini, satire menjadi alat untuk membuka mata. Kalau benar orang desa tidak terdampak dolar karena tidak memakainya, maka orang sakit tidak terdampak harga obat impor karena ia membayar di apotek pakai rupiah. Nelayan tidak terdampak harga solar karena ia tidak menambang minyak sendiri. Peternak tidak terdampak harga pakan karena ayamnya tidak membaca Wall Street Journal. Anak sekolah tidak terdampak harga laptop karena ia mengetik tugas dalam bahasa Indonesia. Semua terdengar konyol, tetapi konyol jenis inilah yang tersembunyi di balik kalimat sederhana tadi. Ekonomi tidak peduli apakah seseorang memahami istilahnya. Gravitasi juga tidak bertanya apakah orang desa pernah belajar fisika sebelum membuat kelapa jatuh dari pohon.
Pernyataan itu juga menunjukkan bahaya populisme linguistik. Populisme linguistik adalah kebiasaan memakai bahasa rakyat untuk membungkus pikiran yang belum tentu berpihak kepada rakyat. Kalimat “orang desa tidak pakai dolar” terdengar membumi. Ia memakai figur rakyat kecil sebagai tameng retoris. Tetapi justru karena membawa nama orang desa, kalimat itu harus diuji lebih keras. Apakah ia benar-benar melindungi rakyat desa, atau hanya menggunakan rakyat desa sebagai ilustrasi untuk menyederhanakan masalah yang kompleks. Rakyat kecil sering dijadikan dekorasi dalam pidato. Mereka hadir sebagai “petani”, “nelayan”, “pedagang kecil”, “orang kampung”, “wong cilik”, tetapi jarang dihadirkan sebagai subjek yang punya pengalaman ekonomi nyata. Dalam pidato, mereka sering digambarkan sederhana. Dalam kenyataan, hidup mereka justru sangat rumit karena harus mengatur pendapatan kecil menghadapi harga yang berubah cepat.
Kita juga harus mengkritik kebiasaan kekuasaan yang menganggap ketidaktahuan rakyat sebagai alasan untuk meremehkan dampak kebijakan. Orang desa tidak harus tahu mekanisme kurs untuk merasakan dampaknya. Ibu rumah tangga tidak harus membaca laporan bank sentral untuk tahu harga minyak goreng naik. Sopir angkot tidak harus mengerti neraca pembayaran untuk tahu onderdil makin mahal. Pedagang warung tidak harus memahami teori nilai tukar untuk tahu harga kulakan berubah. Justru tugas negara adalah memahami yang tidak sempat dipahami rakyat karena rakyat terlalu sibuk bertahan hidup. Kalau rakyat harus memahami semuanya sendiri, lalu negara dibayar untuk apa. Untuk meresmikan proyek dan membuat kalimat yang viral.
Ada juga dimensi etika komunikasi publik. Dalam situasi ekonomi rentan, kata-kata pemimpin bukan sekadar bunyi. Ia bisa menjadi sinyal. Ia bisa menenangkan pasar, tetapi juga bisa menimbulkan kesan bahwa pemerintah meremehkan persoalan. Ketika rupiah melemah dan masyarakat cemas terhadap harga kebutuhan, respons yang terlalu enteng dapat dibaca sebagai jarak emosional antara kekuasaan dan kehidupan sehari-hari. Kritik dari sejumlah pihak muncul karena pernyataan tersebut dinilai menyederhanakan dampak pelemahan rupiah terhadap rakyat. Dalam politik, kadang yang melukai bukan hanya kebijakan buruk, tetapi juga cara bicara yang memberi kesan bahwa penderitaan rakyat dianggap kurang canggih untuk masuk kalkulasi negara.
Namun kajian ini tidak perlu berhenti pada kemarahan. Kemarahan penting, tetapi jika hanya marah, kita berubah menjadi pengeras suara tanpa peta jalan. Kita perlu mengurai lebih jauh mengapa kurs dolar bisa berpengaruh terhadap harga di desa. Pertama, banyak input produksi masih bergantung pada impor atau memiliki komponen impor. Mesin pertanian, suku cadang, pupuk tertentu, bahan baku industri makanan, obat-obatan, alat kesehatan, teknologi komunikasi, dan sebagian bahan energi memiliki keterkaitan dengan harga global. Kedua, biaya logistik dipengaruhi energi. Ketika biaya transportasi naik, harga barang di wilayah jauh biasanya lebih mudah terdorong. Ketiga, ekspektasi pasar ikut bekerja. Pedagang dan produsen sering menaikkan harga bukan hanya karena biaya sudah naik, tetapi karena memperkirakan biaya akan naik. Keempat, pelemahan mata uang bisa membuat beban utang luar negeri dan biaya impor pemerintah atau swasta meningkat, yang akhirnya mempengaruhi ruang fiskal, investasi, dan harga.
Dalam bahasa warung kopi, begini. Dolar itu mungkin tidak ada di laci kas warung, tetapi ia bisa duduk diam di balik kardus mi instan, di balik karung gula, di balik botol minyak, di balik harga pupuk, di balik ongkos kirim, di balik sparepart motor, di balik ponsel yang dipakai anak petani untuk sekolah daring, bahkan di balik biaya produksi barang yang kelihatannya sangat lokal. Ia tidak perlu tampak untuk berkuasa. Inilah yang membuat ekonomi global mirip hantu modern. Orang yang percaya atau tidak percaya tetap bisa kena dampaknya.
Masalahnya, negara sering ingin tampil sebagai pawang hantu tanpa menjelaskan bahwa hantunya memang ada. Pemerintah tentu boleh menekankan bahwa fundamental ekonomi kuat, cadangan pangan aman, dan kondisi tidak separah krisis tertentu. Tetapi klaim semacam itu harus disertai data, kebijakan, dan empati. Kalau tidak, ia berubah menjadi mantra. Mantra memang menenangkan bagi yang mengucapkan, tetapi belum tentu menurunkan harga bawang. Rakyat tidak meminta pemimpin menjadi peramal sempurna. Rakyat hanya meminta pemimpin tidak menghina logika dompet mereka. Sebab dompet rakyat adalah lembaga statistik paling jujur. Ia tidak menerbitkan siaran pers, tetapi isinya berkurang dengan sangat disiplin.
Satire tentang dolar dan desa juga membuka pertanyaan lebih besar tentang kualitas literasi ekonomi elite. Kita sering menganggap rakyat perlu diedukasi. Betul. Tetapi kadang elite juga perlu ikut kelas tambahan. Literasi ekonomi bukan hanya kemampuan menyebut angka pertumbuhan, inflasi, atau investasi. Literasi ekonomi adalah kemampuan menghubungkan angka makro dengan nasi di piring rakyat. Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi rakyat kecil makin sulit membeli kebutuhan, berarti ada pertanyaan distribusi. Kalau rupiah melemah tetapi negara berkata rakyat desa aman karena tidak pakai dolar, berarti ada pertanyaan transmisi harga. Kalau inflasi resmi terlihat terkendali tetapi harga kebutuhan tertentu melonjak di pasar lokal, berarti ada pertanyaan tentang pengalaman hidup yang tidak selalu tertangkap rata-rata nasional.
Di desa, ekonomi sering bekerja dalam satuan yang sangat konkret. Bukan basis poin, melainkan liter bensin. Bukan indeks volatilitas, melainkan harga telur. Bukan neraca transaksi berjalan, melainkan ongkos kirim dari kota. Bukan sentimen investor, melainkan cicilan motor. Ketika pejabat bicara terlalu abstrak, rakyat bisa merasa jauh. Tetapi ketika pejabat bicara terlalu sederhana hingga menyesatkan, rakyat bisa merasa diremehkan. Yang dibutuhkan adalah bahasa sederhana yang akurat, bukan bahasa sederhana yang memotong kenyataan. Ada perbedaan besar antara menyederhanakan penjelasan dan menyederhanakan masalah. Yang pertama adalah kecerdasan komunikasi. Yang kedua adalah kemalasan intelektual.
Kalimat “orang desa tidak pakai dolar” mungkin dimaksudkan untuk menolak kepanikan. Tetapi dalam demokrasi, niat baik tidak membebaskan pernyataan dari kritik. Apalagi jika pernyataan itu keluar dari pucuk kekuasaan. Seorang presiden tidak berbicara sebagai komentator bebas di pos ronda. Ia berbicara sebagai institusi. Kata-katanya mengandung bobot kebijakan, sinyal politik, dan pesan moral. Karena itu, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar kewajiban untuk tidak bermain-main dengan penyederhanaan. Rakyat boleh bercanda di warung bahwa dolar naik tidak masalah karena yang naik juga tensi tetangga. Tetapi presiden seharusnya memberi kerangka yang lebih bertanggung jawab.
Kita bisa membayangkan respons yang lebih matang. Misalnya, pemerintah mengakui bahwa pelemahan rupiah berpotensi mempengaruhi harga barang tertentu, terutama yang bergantung pada impor dan energi. Pemerintah menjelaskan langkah menjaga pasokan, memperkuat koordinasi dengan bank sentral, mengawasi harga pangan, membantu UMKM yang terpukul biaya bahan baku, mempercepat substitusi impor yang realistis, dan memberikan perlindungan sosial yang tepat sasaran. Pemerintah juga bisa mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu panik, tetapi tetap perlu waspada. Kalimat seperti itu tidak membuat rakyat menjadi bodoh. Justru membuat rakyat merasa dihormati sebagai warga negara yang mampu memahami kenyataan jika dijelaskan dengan jujur.
Di sinilah letak kritik intelektualnya. Kekuasaan sering salah mengira bahwa rakyat hanya butuh optimisme. Padahal rakyat butuh kejujuran yang tidak membuat mereka putus asa. Optimisme tanpa kejujuran adalah brosur wisata di tengah banjir. Indah dibaca, tetapi kaki tetap basah. Rakyat desa tidak meminta pidato yang penuh istilah asing. Mereka hanya butuh pengakuan bahwa kenaikan harga yang mereka alami bukan halusinasi. Ketika negara gagal mengakui pengalaman rakyat, rakyat akan mencari penjelasan sendiri. Dari sana lahir sinisme, ketidakpercayaan, dan humor gelap. Humor gelap adalah tanda masyarakat masih sehat sekaligus terluka. Mereka tertawa karena kalau tidak tertawa, mungkin harus menangis.
Ada satu ironi yang menarik. Orang desa sering disebut tidak pakai dolar, tetapi negara menggunakan banyak indikator global untuk mengukur keberhasilannya. Investasi asing masuk, ekspor naik, cadangan devisa aman, peringkat utang stabil, neraca perdagangan surplus, semua itu dibanggakan dalam bahasa ekonomi global. Ketika indikator global menguntungkan, ia dijadikan bukti prestasi. Tetapi ketika kurs global menekan harga rakyat, tiba-tiba rakyat desa disebut tidak perlu peduli karena tidak memegang dolar. Ini seperti mengundang globalisasi saat pesta, lalu mengusirnya saat tagihan datang. Padahal ekonomi global tidak bekerja seperti tamu kondangan yang bisa diminta pulang setelah makan.
Pernyataan itu juga bisa dibaca sebagai gejala lama dalam politik Indonesia, yaitu kecenderungan melihat desa sebagai ruang kesabaran tanpa batas. Desa dianggap kuat, lentur, gotong royong, tidak mudah panik, dan selalu bisa bertahan. Semua itu sebagian benar. Tetapi ketahanan rakyat desa bukan alasan bagi negara untuk berbicara sembarangan. Justru karena rakyat desa selama ini menanggung banyak beban dengan diam, negara wajib lebih hati-hati. Jangan sampai kesabaran rakyat dijadikan subsidi moral bagi kelalaian elite. Rakyat yang tidak protes bukan berarti tidak terdampak. Rakyat yang tetap tersenyum bukan berarti harga murah. Rakyat yang masih bekerja bukan berarti hidupnya ringan.
Kita perlu mengembalikan desa sebagai subjek ekonomi modern. Desa bukan sekadar lumbung suara, lumbung pangan, atau latar belakang foto kampanye. Desa adalah simpul produksi, konsumsi, migrasi, teknologi, dan aspirasi. Anak muda desa membeli ponsel yang komponennya terkait rantai pasok global. Petani memakai pupuk dan alat yang harganya bisa dipengaruhi biaya impor. Pedagang desa menjual barang pabrikan yang biaya produksinya terhubung dengan kurs. Keluarga desa menerima kiriman uang dari kota yang daya belinya dipengaruhi inflasi nasional. Bahkan hajatan desa pun bisa terkena dampak harga ayam, telur, beras, gula, gas, bensin, dan sewa tenda. Kalau dolar naik lalu sebagian harga ikut naik, dampaknya tidak berhenti di bandara internasional. Ia naik travel, masuk jalan kabupaten, belok ke pasar kecamatan, lalu duduk manis di nota belanja.
Maka, kritik terhadap pernyataan itu bukan sekadar kritik bahasa. Ia adalah kritik terhadap cara negara memahami keterhubungan ekonomi. Dalam dunia yang saling terhubung, tidak ada rakyat yang sepenuhnya lokal. Bahkan orang yang tidak pernah keluar desa bisa hidup dalam jaringan global melalui barang yang ia pakai dan harga yang ia bayar. Globalisasi bukan hanya ekspor impor perusahaan besar. Globalisasi adalah ketika harga kedelai mempengaruhi tempe, harga gandum mempengaruhi mi, harga minyak mempengaruhi ongkos angkut, dan nilai tukar mempengaruhi biaya produksi. Orang desa tidak harus pergi ke New York untuk bertemu dolar. Dolar cukup datang sebagai kenaikan harga di pasar pagi.
Tentu tidak semua kenaikan harga disebabkan oleh dolar. Ini penting agar kritik tidak berubah menjadi simplifikasi tandingan. Harga bisa naik karena cuaca buruk, distribusi terganggu, spekulasi, kebijakan impor, kenaikan permintaan musiman, struktur pasar yang tidak sehat, atau biaya produksi domestik. Tetapi justru karena faktor harga banyak, pemimpin perlu berbicara lebih presisi. Jika pelemahan rupiah hanya salah satu faktor, katakan begitu. Jika dampaknya berbeda antar barang, jelaskan begitu. Jika pangan lokal relatif aman tetapi barang impor berisiko naik, sampaikan begitu. Yang tidak tepat adalah memakai fakta bahwa orang desa tidak bertransaksi dengan dolar untuk menyimpulkan bahwa mereka tidak terdampak. Itu bukan analisis ekonomi. Itu permainan sulap kata-kata.
Dalam kajian kebijakan publik, ada prinsip sederhana. Masalah yang salah didiagnosis akan melahirkan obat yang salah. Jika pemerintah menganggap pelemahan rupiah tidak berdampak pada rakyat kecil karena rakyat kecil tidak memakai dolar, maka perlindungan harga bisa terlambat, bantuan UMKM bisa tidak tepat, pengawasan distribusi bisa lemah, dan komunikasi publik bisa gagal. Negara tidak boleh menunggu rakyat menjerit baru mengakui ada masalah. Di banyak rumah tangga miskin, jeritan ekonomi tidak selalu terdengar karena ia berubah menjadi keputusan sunyi. Mengurangi lauk. Menunda beli obat. Menahan anak ikut kegiatan sekolah. Mengutang di warung. Menjual barang kecil. Mengurangi perjalanan. Semua itu adalah statistik yang tidak selalu masuk pidato.
Satire akhirnya membawa kita pada kesimpulan serius. Kebodohan paling berbahaya dalam politik bukan tidak tahu, melainkan merasa sudah cukup tahu karena kalimatnya terdengar masuk akal bagi pendukung sendiri. “Orang desa tidak pakai dolar” terdengar seperti akal sehat, tetapi akal sehat tanpa pengetahuan bisa menjadi akal pendek. Dalam ekonomi, yang penting bukan hanya mata uang apa yang dipakai saat membeli, tetapi mata uang apa yang mempengaruhi biaya barang sebelum sampai ke pembeli. Rakyat membayar dengan rupiah, tetapi rupiah yang melemah membuat sebagian barang lebih mahal. Rakyat tidak menyebut dolar, tetapi dolar bisa menyebut nama mereka melalui harga.
Pada akhirnya, negara tidak boleh meremehkan kecerdasan rakyat. Orang desa mungkin tidak bicara dengan istilah imported inflation, tetapi mereka mengerti ketika harga naik. Mereka mungkin tidak menonton konferensi pers bank sentral, tetapi mereka tahu kapan uang belanja tidak cukup. Mereka mungkin tidak menghitung depresiasi rupiah, tetapi mereka menghitung sisa beras di karung. Dalam banyak hal, rakyat kecil justru ekonom paling disiplin karena setiap kesalahan hitung langsung terasa di perut. Elite boleh punya staf ahli, grafik, dan ruang rapat. Rakyat punya dapur. Dan dapur sering kali lebih jujur daripada podium.
Maka saran terbaik untuk kekuasaan sederhana saja. Jangan memakai desa sebagai perisai retorika untuk menutupi kompleksitas ekonomi. Akui bahwa kurs dolar punya dampak langsung dan tidak langsung, meskipun tingkat dampaknya berbeda pada tiap sektor dan kelompok. Jelaskan kebijakan dengan bahasa yang mudah, tetapi jangan mengorbankan kebenaran. Tunjukkan data harga barang yang paling rentan, buka strategi pengendalian biaya, perkuat produksi dalam negeri secara realistis, lindungi UMKM dari lonjakan bahan baku, awasi distribusi, dan siapkan bantuan bagi rumah tangga yang paling terpukul. Yang paling penting, berhentilah menganggap rakyat akan tenang hanya karena diberi kalimat lucu. Rakyat memang suka humor, tetapi mereka lebih suka harga stabil.
Jika negara ingin benar-benar merakyat, ia harus mulai dari cara berpikir yang menghormati pengalaman rakyat. Merakyat bukan berarti berbicara seolah-olah rakyat tidak paham apa-apa. Merakyat berarti mampu menjelaskan hal rumit tanpa membohongi. Merakyat berarti memahami bahwa orang desa tidak memakai dolar bukan karena mereka kebal terhadap dolar, melainkan karena mereka hidup dalam ekonomi rupiah yang sering harus menanggung akibat dari dunia dolar. Merakyat berarti tidak menjadikan kesederhanaan rakyat sebagai alasan untuk menyederhanakan penderitaan mereka.
Jadi, benar, orang desa tidak pakai dolar. Mereka juga tidak makan statistik, tidak minum konferensi pers, dan tidak memasak dengan grafik nilai tukar. Tetapi mereka membeli barang yang harganya bisa naik karena semua itu. Mereka tidak membutuhkan dolar di tangan, tetapi mereka membutuhkan negara yang paham bagaimana dolar bekerja di belakang harga. Sebab yang menyakitkan rakyat bukan hanya rupiah yang melemah. Yang lebih menyakitkan adalah ketika akal sehat kekuasaan ikut melemah, lalu rakyat diminta bertepuk tangan karena kalimatnya terdengar gagah.
0 Komentar