Pengelolaan negara merupakan seni dan ilmu yang senantiasa menantang seiring dengan berjalannya waktu. Tantangan global seperti krisis pangan, perubahan iklim, ketimpangan distribusi sumber daya, serta konflik geopolitik telah menjadikan isu ketahanan pangan sebagai pusat perhatian dunia. Dalam perspektif Islam, Al-Qur'an tidak hanya menjadi sumber spiritualitas, melainkan juga menyimpan petunjuk praktis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan. Salah satu ayat yang paling sering dijadikan rujukan dalam konteks manajemen negara dan strategi ketahanan pangan adalah Surah Yusuf ayat 47. Ayat ini bukan sekadar kisah sejarah, tetapi menjadi blueprint abadi tentang bagaimana negara dapat merancang sistem yang tangguh untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti.
Ayat tersebut berbunyi:
“Yusuf berkata: ‘Kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu panen hendaklah kamu biarkan di bulir-bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan.’”
Ayat ini merupakan bagian dari kisah ketika Nabi Yusuf, seorang nabi sekaligus negarawan, menafsirkan mimpi raja Mesir yang mengandung pesan penting tentang masa kemakmuran yang akan disusul oleh masa krisis. Alih-alih bersikap reaktif, Nabi Yusuf memberikan solusi strategis: bercocok tanam selama masa subur dan menyimpan hasilnya dengan metode tertentu agar cukup untuk menghadapi masa sulit selama tujuh tahun setelahnya. Ayat ini mencerminkan prinsip fundamental dalam perencanaan negara yang baik: keberlanjutan, perhitungan, kesabaran, dan pengendalian konsumsi.
Dari sudut pandang intelektual, ayat ini mengandung lapisan-lapisan makna yang tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga kontekstual. Pada satu sisi, ia menunjukkan bagaimana negara harus memahami dinamika waktu: bahwa setiap era membawa tantangan dan peluangnya sendiri, dan kepemimpinan yang visioner adalah kepemimpinan yang mampu membaca tanda-tanda zaman serta menyusun kebijakan preventif. Di sisi lain, ayat ini menjadi pelajaran tentang pentingnya peran negara dalam menjaga keseimbangan antara produksi dan konsumsi, antara hasil pertanian dan distribusinya, antara masa kini dan masa depan. Ia menempatkan negara sebagai aktor utama dalam merancang ekosistem pangan yang stabil dan adil.
Dalam konteks negara modern, pesan ayat ini tidak kehilangan relevansinya. Justru semakin kuat terasa urgensinya. Ketergantungan banyak negara pada impor bahan pangan utama telah menyebabkan rentannya kestabilan ekonomi dan politik mereka terhadap fluktuasi pasar global. Negara-negara dengan cadangan pangan yang lemah cenderung mudah terguncang oleh krisis. Oleh karena itu, strategi mencadangkan hasil pertanian sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf bukan hanya bijak, tetapi juga ilmiah, strategis, dan berkelanjutan. Ia mencerminkan apa yang oleh para pakar kebijakan disebut sebagai "food security governance" yakni tata kelola yang menjadikan pangan bukan hanya urusan pasar tetapi bagian dari tanggung jawab negara.
Lebih jauh, cara Nabi Yusuf menyarankan penyimpanan hasil panen “di bulir-bulirnya” juga mengandung nilai teknis yang relevan. Dalam dunia pertanian modern, hal ini serupa dengan teknik penyimpanan yang mempertahankan integritas biologis komoditas untuk jangka panjang. Pengawetan secara alami, tanpa merusak struktur dasar hasil panen, memastikan mutu yang lebih tahan lama dan aman untuk konsumsi di kemudian hari. Ini adalah bentuk perencanaan teknis yang tidak hanya ekonomis tetapi juga ekologis. Prinsip ini sejalan dengan konsep pertanian berkelanjutan yang kini menjadi tuntutan dalam menghadapi kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.
Selain itu, ayat ini menunjukkan pentingnya pengendalian konsumsi. Yusuf menyebutkan bahwa hasil panen yang disimpan sebaiknya dikonsumsi hanya sedikit. Ini mencerminkan pola hidup hemat dan sadar krisis. Dalam dunia modern yang dibentuk oleh budaya konsumtif dan pemborosan sumber daya, ayat ini menawarkan antitesis: bahwa kesejahteraan tidak diukur dari kelimpahan yang dihabiskan, tetapi dari kemampuan untuk menahan diri dan mengelola kelimpahan dengan bijak. Dalam konteks kenegaraan, ini berarti bahwa pengeluaran negara harus proporsional, berbasis pada kebutuhan jangka panjang, dan diarahkan untuk memperkuat daya tahan nasional terhadap krisis. Anggaran negara tidak boleh dihamburkan untuk proyek-proyek mewah atau konsumsi politik sesaat, tetapi harus diarahkan pada investasi strategis seperti ketahanan pangan, riset pertanian, dan infrastruktur penyimpanan.
Kisah ini juga menyoroti peran sentral pemimpin dalam merancang kebijakan berbasis ilmu. Yusuf tidak hanya menafsirkan mimpi, tetapi juga memberikan rencana kerja yang jelas, teknis, dan implementatif. Ia bertindak bukan sekadar sebagai nabi, tetapi sebagai teknokrat. Ini memberi pesan bahwa negara harus dipimpin oleh orang-orang yang tidak hanya saleh, tetapi juga kompeten, mampu membaca data dan merumuskan kebijakan berbasis bukti. Negara yang baik adalah negara yang menggabungkan spiritualitas dan rasionalitas, etika dan efisiensi, nilai dan data.
Dalam konteks global saat ini, pelajaran dari ayat ini juga dapat diterapkan dalam membangun kerja sama internasional di bidang pangan. Sebagaimana Yusuf menyelamatkan bukan hanya Mesir tetapi juga negeri-negeri sekitarnya dari bencana kelaparan, negara modern harus membuka diri pada bentuk-bentuk solidaritas regional dan global untuk menciptakan ketahanan pangan kolektif. Ini bisa berupa cadangan pangan bersama, pertukaran teknologi pertanian, atau jaringan distribusi lintas batas yang adil dan transparan.
Kebijakan pangan tidak dapat dilepaskan dari konteks politik dan ekonomi suatu negara. Ketika Yusuf menyampaikan nasihatnya kepada raja Mesir, ia sedang membangun apa yang dalam ilmu kebijakan publik disebut sebagai “policy foresight” yaitu kemampuan untuk mengantisipasi masa depan dan menyusun kebijakan jangka panjang berdasarkan data dan isyarat yang ada. Ketika sebagian besar negara modern baru belakangan mengembangkan konsep perencanaan kontinjensi dan mitigasi risiko, Yusuf telah lebih dahulu merumuskan prinsip-prinsip tersebut dengan akurasi yang mengagumkan. Ia memperkirakan bahwa kondisi alam yang menguntungkan tidak akan berlangsung selamanya. Maka, diperlukan strategi penyimpanan surplus pada masa kemakmuran sebagai cadangan pada masa kesulitan. Konsep ini secara sederhana mengajarkan bahwa tidak ada pertumbuhan yang abadi tanpa persiapan menghadapi siklus kontraksi. Prinsip dasar ekonomi siklikal ini ternyata telah dikandung dalam ayat tersebut secara mendalam dan aplikatif.
Manajemen negara yang baik bukan hanya tentang kebijakan saat krisis, melainkan bagaimana negara tersebut merancang sistem yang tahan banting sebelum krisis datang. Dalam hal ini, Surah Yusuf ayat 47 menjadi sebuah pelajaran klasik namun relevan tentang pentingnya keberanian negara untuk berpikir ke depan. Ketika sistem ekonomi dunia kini terjebak dalam kecenderungan jangka pendek, seperti hanya mengejar pertumbuhan kuartalan atau popularitas elektoral jangka pendek, ayat ini mendorong adanya penanaman kesadaran bahwa keberhasilan suatu pemerintahan bukan hanya diukur dari performa ekonomi hari ini, tetapi dari ketangguhannya menghadapi tantangan esok hari. Ini berarti bahwa negara harus punya orientasi jangka panjang dan tidak terjebak pada narasi pragmatisme politik semata.
Dalam praktiknya, upaya mencadangkan makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak sekadar menyimpan hasil pertanian, melainkan membangun sistem dan kelembagaan yang memungkinkan proses tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Ini mencakup antara lain pembangunan gudang-gudang modern, silos, sistem logistik pangan nasional, serta lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pengatur dan pengawas distribusi serta stok pangan. Jika Yusuf mengarahkan agar hasil panen disimpan dalam bulir-bulirnya, maka konteks modernnya dapat diartikan sebagai pengelolaan pascapanen yang minim kehilangan (post-harvest loss) dan mengedepankan kualitas penyimpanan. Tantangan ini nyata karena banyak negara berkembang kehilangan hingga 30 persen hasil panen mereka setiap tahun karena penyimpanan yang buruk dan distribusi yang tidak efisien. Dengan demikian, pesan ayat ini sangat relevan untuk mendorong pembangunan infrastruktur pertanian secara menyeluruh, termasuk teknologi pengeringan, pengemasan, dan pengawetan yang ramah lingkungan.
Tidak kalah pentingnya dari produksi adalah aspek konsumsi. Surah Yusuf ayat 47 secara eksplisit menekankan pentingnya pembatasan konsumsi pada masa kelimpahan. Ini merupakan kritik halus terhadap mentalitas konsumtif yang meyakini bahwa ketika sumber daya berlimpah, maka ia harus segera dihabiskan. Yusuf justru mengajarkan pentingnya pengendalian nafsu konsumsi, yakni menggunakan hanya “sedikit untuk kamu makan.” Secara filosofis, ini mencerminkan prinsip zuhud dan qana’ah yang tidak anti-kemajuan, tetapi sangat sadar akan nilai keberlanjutan dan keadilan antargenerasi. Dalam konteks kenegaraan, kebijakan ini dapat diwujudkan dalam bentuk kampanye kesadaran publik untuk tidak memboroskan makanan, regulasi pengendalian harga agar tidak terjadi overkonsumsi, hingga pembentukan sistem subsidi yang selektif dan tepat sasaran. Artinya, negara tidak hanya bertanggung jawab atas ketersediaan makanan, tetapi juga atas bagaimana makanan tersebut digunakan oleh masyarakat.
Dalam tradisi intelektual Islam, para ulama besar seperti Al-Mawardi, Ibn Khaldun, dan Al-Ghazali telah banyak membahas prinsip-prinsip dasar tata kelola negara yang baik. Al-Mawardi, dalam karyanya Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, menekankan bahwa salah satu tugas utama pemimpin adalah menjamin kebutuhan dasar rakyat, termasuk pangan, sandang, dan papan. Ibn Khaldun, dalam Muqaddimah-nya, menekankan pentingnya siklus ekonomi dan peran negara dalam mengatur surplus untuk masa krisis. Maka, interpretasi Yusuf atas mimpi raja Mesir menjadi penguat bahwa prinsip-prinsip tersebut memang berasal dari wahyu dan praktik kenabian yang ideal. Kita bisa mengatakan bahwa ayat ini menjadi preseden teologis atas apa yang kini disebut sebagai “planned economy” dalam batas tertentu, meskipun bukan berarti bahwa Al-Qur'an hanya mendukung satu bentuk sistem ekonomi tertentu. Namun, yang jelas, Al-Qur'an mengajarkan bahwa ketahanan pangan tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas tanpa regulasi negara. Negara punya kewajiban moral, spiritual, dan politik untuk menjamin bahwa setiap warganya tidak kelaparan.
Tata kelola pangan yang efektif juga berkaitan erat dengan data. Ketika Yusuf memberikan prediksi bahwa tujuh tahun kelimpahan akan disusul oleh tujuh tahun kelaparan, ia telah menggunakan prinsip prediksi berdasarkan informasi. Dalam konteks modern, ini berarti negara harus memiliki sistem informasi pangan yang real-time dan akurat. Ini meliputi pemetaan lahan, statistik pertanian, proyeksi hasil panen, data konsumsi rumah tangga, hingga data distribusi dan harga pangan di pasar. Ketika negara memiliki basis data yang kuat, maka keputusan untuk mencadangkan makanan tidak lagi bersifat spekulatif, tetapi berbasis pada bukti. Negara dapat memprediksi kapan akan terjadi surplus dan kekurangan, serta menyusun strategi logistik yang sesuai. Dengan cara ini, ketahanan pangan menjadi bagian dari sistem informasi nasional yang terintegrasi.
Kisah Yusuf juga menunjukkan pentingnya integritas dalam birokrasi. Ketika Yusuf akhirnya ditunjuk sebagai pengelola logistik negara, ia berkata, “Jadikanlah aku bendahara negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.” Ini menunjukkan bahwa posisi strategis dalam pengelolaan negara tidak boleh diberikan berdasarkan kepentingan politik atau nepotisme, tetapi kepada orang yang memiliki kompetensi dan integritas. Ini menggarisbawahi pentingnya meritokrasi dalam birokrasi negara. Sistem cadangan pangan, sebaik apapun rancangannya, akan gagal jika dijalankan oleh orang-orang yang korup atau tidak kompeten. Maka, reformasi birokrasi harus menjadi bagian integral dari strategi ketahanan pangan. Tanpa aparatur yang bersih dan profesional, semua strategi akan terhambat pada tataran implementasi.
Lebih jauh lagi, ayat ini dapat menjadi dasar pembentukan etika sosial dalam masyarakat. Ketika negara menghadapi ancaman krisis pangan, tanggung jawab tidak hanya berada pada pemerintah tetapi juga pada masyarakat luas. Nilai-nilai seperti berbagi, solidaritas sosial, serta kepekaan terhadap sesama harus ditumbuhkan. Dalam masa paceklik, masyarakat tidak boleh menimbun makanan, menaikkan harga secara tidak wajar, atau memanipulasi pasokan demi keuntungan pribadi. Ini memerlukan pendidikan sosial dan moral yang terus-menerus, agar semangat pengorbanan dan empati tumbuh kuat dalam jiwa setiap warga negara. Di sinilah peran pendidikan dan media menjadi penting: menanamkan kesadaran bahwa krisis adalah ujian kolektif, dan hanya dapat diatasi dengan kerjasama yang erat antara negara dan rakyat.
Kisah Yusuf juga memberi pelajaran bahwa strategi pangan bukan sekadar urusan domestik, tetapi punya dimensi internasional. Ketika kelaparan melanda kawasan luas, Mesir yang dikelola Yusuf menjadi pusat bantuan dan distribusi pangan bagi negara-negara tetangga. Ini menunjukkan bahwa negara yang berhasil menciptakan cadangan pangan bukan hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga menjadi penolong bagi bangsa lain. Dalam era globalisasi saat ini, ini bisa diwujudkan dalam bentuk diplomasi pangan: negara mengekspor surplus pangan dengan prinsip keadilan, membantu negara-negara yang lebih miskin, dan menciptakan jejaring solidaritas internasional di bidang pangan. Ini adalah bentuk implementasi nilai “rahmatan lil ‘alamin” dalam kebijakan luar negeri, yaitu menjadikan kelebihan sebagai sumber keberkahan bagi umat manusia, bukan sebagai alat dominasi geopolitik.
Dimensi spiritual yang terkandung dalam Surah Yusuf ayat 47 tidak kalah penting dibandingkan dimensi teknokratiknya. Al-Qur'an tidak hanya hadir sebagai kitab hukum dan kebijakan, tetapi sebagai sumber nilai yang membentuk manusia dan masyarakat. Ayat ini menunjukkan bahwa segala kebijakan strategis, betapapun teknisnya, harus berpijak pada kesadaran spiritual. Ketika Yusuf memberikan petunjuk tentang bercocok tanam dan penyimpanan hasil panen, ia melakukannya bukan semata sebagai ekonom atau ahli logistik, tetapi sebagai seorang nabi yang menyampaikan amanah Ilahi. Di sinilah pentingnya spiritualitas dalam pengelolaan negara: bahwa kebijakan publik bukan sekadar instrumen rasional untuk mengelola sumber daya, tetapi juga ibadah kolektif untuk menjaga kemaslahatan umat. Negara dalam kerangka Islam adalah instrumen rahmat, bukan dominasi; ia hadir untuk melayani, bukan memerintah; ia mengatur bukan untuk mengendalikan, tetapi untuk membebaskan manusia dari ketakutan terhadap kelaparan dan kemiskinan.
Pemahaman ini memberi makna mendalam pada konsep keadilan sosial. Ketika Yusuf menyarankan agar hasil panen disimpan, tidak disebutkan bahwa hanya kalangan elite atau pemilik modal yang berhak atasnya. Sebaliknya, makanan yang dicadangkan ditujukan untuk semua warga pada saat paceklik. Dalam ayat-ayat selanjutnya, dikisahkan bahwa ketika kelaparan terjadi, semua rakyat dan bahkan pendatang dari negeri jauh datang ke Mesir untuk memperoleh makanan. Ini menggambarkan bahwa hasil produksi negara harus dikelola sebagai milik publik, bukan sebagai komoditas eksklusif yang dikendalikan oleh segelintir pihak. Dalam kerangka pembangunan modern, ini bersesuaian dengan gagasan bahwa sumber daya pangan adalah hak dasar, dan negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin akses terhadapnya bagi seluruh rakyat. Negara yang baik bukan hanya menyediakan makanan, tetapi memastikan distribusinya merata dan adil, serta melindungi warga dari spekulasi pasar yang merusak.
Dalam tradisi filsafat sosial kontemporer, kita bisa membandingkan semangat ayat ini dengan teori-teori tentang welfare state yang dikembangkan oleh pemikir seperti John Rawls, Amartya Sen, dan Martha Nussbaum. Rawls misalnya, dalam “A Theory of Justice,” menekankan bahwa keadilan sosial menuntut agar struktur dasar masyarakat dirancang untuk memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Strategi Yusuf dalam Surah Yusuf ayat 47 menggambarkan praktik nyata dari prinsip ini: pada masa surplus, negara tidak membiarkan kelimpahan hanya dinikmati segelintir orang, tetapi menciptakan sistem kolektif yang menjamin kebutuhan masa depan semua orang, terutama mereka yang tidak memiliki akses langsung terhadap lahan atau hasil panen.
Amartya Sen, dalam kerangka capability approach, mengajarkan bahwa kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan penghasilan, tetapi tentang kurangnya kemampuan untuk memperoleh makanan dan hidup sehat. Dalam konteks ini, kebijakan mencadangkan makanan dalam Surah Yusuf dapat dipahami sebagai upaya negara untuk memperluas kemampuan dasar rakyatnya agar mereka tetap bisa bertahan hidup dan beraktivitas meski dalam kondisi krisis. Maka negara tidak cukup hanya mengatur produksi pangan, tetapi juga harus menjamin bahwa setiap individu dapat memperoleh, mengakses, dan menggunakannya sesuai kebutuhannya.
Hal ini membawa kita pada diskusi tentang pembangunan berkelanjutan. Dalam ayat tersebut, tidak hanya diajarkan tentang kelimpahan dan kelaparan sebagai peristiwa musiman, tetapi juga tentang bagaimana sumber daya alam harus diperlakukan dengan hormat dan penuh perhitungan. Menyimpan hasil panen dalam bulir-bulirnya adalah bentuk penghormatan terhadap mekanisme alam, pengakuan bahwa alam memiliki siklus yang tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan. Dalam dunia modern, ini berarti bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan keberlanjutan. Negara harus membangun sistem pertanian yang menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati, dan keseimbangan ekosistem. Teknologi pertanian harus diarahkan pada efisiensi tanpa merusak, dan kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan jangka panjang. Dengan kata lain, ayat ini mengandung prinsip-prinsip etika lingkungan yang sangat relevan untuk menghadapi krisis iklim global.
Lebih dari itu, ayat ini juga menjadi inspirasi untuk membentuk karakter warga negara yang resilien. Sebab, krisis tidak hanya menguji sistem negara, tetapi juga kualitas masyarakat. Dalam kisah Yusuf, masyarakat Mesir tidak panik ketika masa paceklik datang karena mereka telah dipersiapkan dengan matang. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan mental, budaya menabung, hidup hemat, serta solidaritas sosial menjadi bagian dari upaya menciptakan bangsa yang kuat. Maka pendidikan publik yang menanamkan nilai-nilai tersebut harus menjadi bagian dari strategi ketahanan nasional. Sekolah-sekolah, media massa, tokoh agama, dan lembaga sosial harus bersinergi untuk membentuk budaya masyarakat yang tidak konsumtif, adaptif terhadap krisis, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional secara aktif dan bertanggung jawab.
Dalam kerangka kebijakan nasional kontemporer, banyak negara yang telah menerapkan sistem cadangan pangan strategis (strategic food reserve) sebagaimana yang diajarkan oleh Yusuf. Namun, seringkali kebijakan tersebut dijalankan secara teknokratis semata, tanpa dibarengi dengan kesadaran etis dan sosial. Padahal, keberhasilan sistem seperti itu tidak hanya tergantung pada anggaran dan teknologi, tetapi juga pada legitimasi moral di mata rakyat. Masyarakat harus percaya bahwa pemerintah menyimpan makanan bukan untuk kepentingan politik atau elite, melainkan benar-benar untuk keselamatan kolektif. Oleh sebab itu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi elemen penting dalam implementasi ayat ini dalam konteks negara modern. Negara harus membuka data cadangan pangan, mengundang partisipasi masyarakat dalam pemantauan distribusi, dan menjamin bahwa proses pengambilan keputusan melibatkan semua lapisan.
Akhirnya, Surah Yusuf ayat 47 adalah manifestasi dari kombinasi antara wahyu dan rasionalitas. Ia menunjukkan bahwa nilai-nilai Ilahi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan kebijakan publik. Bahkan, wahyu justru menjadi sumber inspirasi bagi inovasi kebijakan yang cerdas, strategis, dan manusiawi. Yusuf bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang perencana ekonomi, manajer logistik, pendidik publik, dan pemimpin moral. Dalam dirinya terkumpul seluruh kapasitas yang dibutuhkan untuk membangun negara yang kuat, adil, dan berdaya tahan. Maka ayat ini seharusnya menjadi rujukan utama dalam merancang model pemerintahan yang Islami dan modern sekaligus: menggabungkan iman dan ilmu, etika dan efisiensi, visi kenabian dan strategi kebijakan.
Sebagai penutup, Surah Yusuf ayat 47 bukan hanya catatan sejarah tentang Mesir kuno, melainkan pedoman abadi untuk membangun peradaban. Ia mengajarkan bahwa negara yang baik adalah negara yang mampu mengelola kelimpahan dengan rasa takut akan kekurangan, dan mengelola kekurangan dengan keyakinan terhadap kelimpahan masa depan. Ia menunjukkan bahwa perencanaan jangka panjang bukan tanda ketakutan, tetapi bentuk tanggung jawab terhadap masa depan umat manusia. Ia menegaskan bahwa tugas pemimpin bukan hanya membuat keputusan, tetapi membangun sistem yang membuat keputusan-keputusan itu tetap bekerja bahkan ketika ia sudah tiada. Dan yang paling penting, ia mengingatkan kita bahwa makanan bukan sekadar komoditas, tetapi simbol keadilan, keberlanjutan, dan kasih sayang Tuhan kepada seluruh ciptaan-Nya.
0 Komentar